Dua Pejabat Ini Mendadak Dicopot

399
Fatori, mantan Kepala DPU Purworejo saat menandatangani akta untuk jabatan barunya Staf Ahli Bupati di Pendopo Kabupaten Purworejo, Jumat (05/01/2018). (hery priyantono/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Dua orang pejabat eselon 2 Pemerintah Kabupaten (pemkab) Purworejo yang tengah disorot karena dinasnya sedang menjalankan banyak kegiatan selama satu tahun, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Fatori dan Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, Suhartini, harus melepaskan jabatan mereka.

Keduanya sama-sama di dudukkan di posisi Staf Ahli Bupati Purworejo. Padahal keduanya tercatat akan menjalani masa purna sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pertengahan tahun 2018 ini.

Fatori akan menempati tugas baru sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan. Sedangkan duduk juga sebagai Staf Ahli menemani Fatori, Suhartini akan menangani Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

Keduanya resmi dicopot sebagai kepala dinas, setelah pada Jumat (05/01/2018) pagi dilakukan pelantikkan pejabat di Pendapa Kabupaten Purworejo. Informasi yang berhasil dihimpun, keduanya dinilai gagal dalam tugasnya masing-masing selama menjabat.

Baca Juga :  Presiden Tak Ingin NYIA Molor

Untuk diketahui selaku Ketua DPU, Fatori, melaksanakan proyek pembangunan Alun-alun Purworejo dan beberapa proyek besar juga juga ternyata tak rampung. Untuk Suhartini, dinilai gagal dalam program Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kawasan Alun-alun Purworejo.

Namun kenyataan tersebut dibantah langsung oleh Sekretaris Daerah (sekda) Purworejo, Said Romadhon. Kepada Pewarta yang bertugas, usai acara pelantikkan di Pendopo Kabupaten, Said menegaskan bahwa aturan yang baku soal Undang undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP 12 tahun 2017 yang mendasari pencopotan keduanya.

“Dalam UU ASN jelas maksimal lima tahun bagi pejabat eselon 2 menempati posisinya. Keduanya (Fatori dan Suhartini, Red) sudah menjabat selama delapan tahun,” sergah Said.

Baca Juga :  Uang Kuno untuk Museum Benteng Vredeburg

Dijelaskan juga bahwa selain Bupati dan Panitia Seleksi untuk jabatan melakukan penilaian kepada keduanya sejak tahun 2016.

“Khan dulu semua tahu, bahwa para pejabat akan dinilai kerjanya selama satu tahun ini. Dan sesuai regulasi ASN tiga hal yang dinilai, yakni Kualifikasi, Kompetensi, dan Kinerja,” terang Said. (yve)