Dualisme Pemilu

PILIHAN atas negara demokrasi, menjadikan pemilihan umum (Pemilu) sebagai sebuah keniscayaan politik di Indonesia. Pemilu adalah wujud nyata dari implementasi demokrasi, bahkan di banyak negara, demokrasi diukur dari seberapa jauh negara tersebut dapat menyelenggarakan Pemilu yang berkualitas. Semakin berkualitas suatu Pemilu (dalam artian menjamin prinsip free and fair atau Luber Jurdil) maka semakin baik pula demokrasi di negara tersebut, sebaliknya Pemilu yang curang, culas, penuh intimidasi, dan tertutup menunjukkan rendahnya kualitas demokrasi di negara tersebut.

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 1955, yang pada saat itu memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Badan Konstituante. Hingga saat ini, penyelenggaraan Pemilu masih menyisakan beberapa persoalan. Dalam tulisan ini penulis akan membahas dua persoalan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Pertama, persoalan banyaknya lembaga yang menangani penyelenggaraan Pemilu, sejak dari proses verifikasi hingga sengketa hasil Pemilu. Lembaga-lembaga itu di antaranya: 1) Komisi Pemiluhan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS); 2) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan; 3) Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) menyelesaikan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; 4) Mahkamah Konstitusi menyelesaikan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum; 5) Mahkamah Agung memutus tingkat terakhir sengketa TUN dan memutus perkara pelanggaran administrasi yang diputus oleh Bawaslu; 6) Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk perkara tindak pidana Pemilu; 7) Pengadilan TUN dan Pengadilan Tinggi TUN untuk sengketa Tata Usaha Negara Pemilu. Banyaknya lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu ini tentu saja berdampak pada banyak hal. Mulai dari besarnya anggaran yang harus dikeluarkan, ketidak-efisienan waktu, serta kebingungan dari peserta Pemilu. Belum lagi masing-masing lembaga itu membentuk peraturan tersendiri terkait penyelenggaraan Pemilu, maka dapat dibayangkan banyaknya dokumen yang harus dipelajari untuk mengikuti kontestasi Pemilu. Efektivitas dan efisiensi baik anggaran maupun birokrasi penyelenggaraan Pemilu ke depan perlu dipikirkan, agar tidak terlalu banyak lembaga negara yang menangani urusan Pemilu.

Baca Juga :  Moral Etik DPR Rendah

Kedua, masalah yang tidak kalah peliknya adalah dualisme penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Seperti diketahui Pemilihan Umum (Pemilu) diatur di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu pemilihan Presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (yang selanjutnya disebut dengan istilah Pemilihan) diatur di dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 dan UU Nomor 10 Tahun 2016. Artinya, ada dua nomenklatur yang berbeda yaitu Pemilu (untuk memilih Presidan, DPR, DPD, dan DPRD) dan Pemilihan (untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota), perbedaan nomenklatur dan dasar hukum ini tentu saja berdampak pada praktek penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan.

Baca Juga :  Gunakan Obat 'Dewa' dengan Benar

Inilah yang penulis sebut dengan dualisme penyelenggaran Pemilu di Indonesia. Sebagai contoh misalnya, adalah perbedaan kelembagaan Pemilu dan pemilihan, untuk Pemilu di tingkatan kabupaten/kota dibentuk Bawaslu Kabupaten/Kota sedangkan pemilihan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; padahal komisionernya adalah orang yang sama; Perbedaan penyelesaian sengketa TUN, di mana Pemilu diselesaikan di PTUN sedangkan pemilihan di PT TUN; Perbedaan perselisihan hasil di mana Pemilu diselesaikan di MK sedangkan pemilihan akan dibentuk Pengadilan Khusus Pemilu pada tahun 2026 mendatang, ditambah lagi perbedaan terkait dengan jangka waktu pengajuan perselisihan antara Pemilu dan pemilihan. Dualisme penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan ini tentu saja membingungkan penyelenggara, Bawaslu dan KPU misalnya, harus benar-benar terlebih dahulu memposisikan dirinya sebagai penyelenggara Pemilu atau pemilihan. Akan menjadi masalah misalnya, jika perkara yang seharusnya diproses dengan UU Pemilu namun menggunakan UU Pemilihan.

Dualisme penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan ini sebaiknya segera diakhiri, bukankah secara substansi keduanya sama, yaitu sama-sama sebagai mekanisme implementasi kedaulatan rakyat. Hanya saja ruang lingkupnya yang berbeda, kalau Pemilu menyangkut seluruh wilayah Republik Indonesia sedangkan pemilihan terpecah menjadi beberapa provinsi, kabupaten/kota. ***

(Tulisan ini juga dimuat di Koran Bernas versi cetak, edisi Minggu II Juni 2018/11 Juni 2018).