Buku Pelajaran Sekolah Tiba-tiba  Hilang, Kok Bisa ?

651
Pundi menunjukkan buku pelajaran di kafe Alfafa Jalan wates Km 3, Ngestiharjo, Kasihan, Kamis (10/08/2017). (sari wijaya/koranbernas.id)

 

KORAN BERNAS.ID — Tahun Ajaran 2017/2018 sudah berjalan hampir satu bulan. Namun hingga kini siswa belum mendapatkan buku teks pelajaran atau orang terbiasa menyebut buku paket. Kondisi ‘hilangnya’ buku teks pelajaran ini menjadikan keprihatinan banyak pihak termasuk Pendidikan Untuk Indonesia (PUNDI) yakni sebuah lembaga masyarakat yang peduli pendidikan nasional berbasis di DIY.

“Kosongnya buku teks pelajaran ini jelas merugikan masyarakat. Kami menilai ini adalah bentuk kelalaian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),”kata Direktur PUNDI, Iman Sumarlan dalam jumpa pers di Kafe Alfafa, Jalan Wates Km 3, Desa Ngestiharjo, Kamis (10/8/2017) sore.

Kelalaian itu lanjut Iman karena Kemendikbud tidak cermat dalam menyusun aturan perbukuan. Awalnya Kemendikbud membuat aturan untuk penyediaan buku bisa diperoleh pihak sekolah maupun orang tua melalui e-katalog dari penerbit yang telah terverifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) di daerah masing-masing .

Baca Juga :  Stadion Sultan Agung Disegel

“Untuk pengaturan e-katalog sudah ada harga eceran tertinggi yang ditetapkan,”kata Iman.

Namun sejak 2 Agustus lalu, Kemendikbud mengantinya dengan sistem BSE. Sehingga Kemendikbud mengeluarkan BSE dalam format Compact Disk (CD) ke sekolah-sekolah untuk diperbanyak oleh sekolah masing-masing. “Dalam proses memperbanyak ini akan rawan terhadap tindakan korupsi,” katanya.

Belum lagi, karena bentuknya fotokopian sehingga lebih mudah rusak. Itupun harganya lebih mahal yakni Rp 36.000 per buku, jauh diatas alokasi dana BOS sebesar Rp 16.000 per buku untuk Jawa.

Meski Kemendikbud telah menyiapkan materi untuk diunduh gratis sekolah maupun siswa di www.buku.kemdikbud.go.id. Tapi kenyataannya jauh memenuhi harapan.

“Dengan kondisi yang ada saya menilai e-katalog buku teks pelajaran melalui LKPP tetap harus dipertahankan. Kalaupun ada kekurangan, misal kurangnya penerbit di daerah maupun format digital, itu kan bisa dibenahi,”katanya.

Baca Juga :  Polisi  Harus Lebih Memasyarakat

Mengingat anggaran untuk buku adalah 20 persen dari anggaran BOS, mestinya ini bisa dilakukan secara transparan.

Sementara Kepala Divisi Ekonomi Sosial Budaya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja, Epri Wahyudi dalam kesempatan yang sama meminta kepada orang tua yang punya anak sekolah untuk aktif menanyakan soal buku tersebut ke dinas atau sekolah.

“Kalau memperoleh jawaban yang tidak memuaskan bisa melakukan judicial review melalui lembaga yang ditunjuk”katanya. (Sari Wijaya/yve)