Duka Mantan Kepala UPTD Pendidikan yang Terpinggirkan Aturan

212

 

“KAMI berduka mas. Sekarang kami jadi tumpuan atasan tapi tidak punya wewenang apa-apa”.

Itulah kalimat yang keluar dari mulut Suwito, Ketua Paguyuban Koordinator Bidang Pendidikan se Kabupaten Klaten, Senin (06/08/2018) pagi.

Kalimat itu dia sampaikan sebagai ungkapan rasa prihatin sekaligus kecewa atas dihapusnya jabatan Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Pendidikan oleh Bupati Sri Mulyani pada April 2018 lalu. Sebagai gantinya UPTD Pendidikan menjadi Koordinator Bidang Pendidikan Wilayah Kecamatan.

“Sekarang kami hanya sebagai pelaksana. Tidak punya cap dan tidak ada kantor. Tidak punya wewenang dan tidak ada tunjangan apa-apa. Kami jadi tumpuan atasan untuk semua kegiatan di lapangan. Kalau ada masalah di lapangan cuma bisa kami teruskan ke dinas (Dinas Pendidikan),” kata Suwito yang juga Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan Kalikotes.

Karena tidak punya wewenang itulah maka jika ada SD Negeri yang kekurangan murid, koordinator wilayah tidak bisa berbuat banyak selain hanya menginformasikannya kepada Dinas Pendidikan.

Baca Juga :  Ratusan Perangkat Desa Geruduk Istana Negara

Senada disampaikan Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan Klaten Tengah, Wahyu. Kepada koran bernas.id, dia mengaku prihatin karena saat menjabat sebagai Kepala UPTD Pendidikan, dirinya adalah pejabat eselon 4 yang mendapatkan hak berupa tunjangan, punya kantor dan wewenang. Namun sejak April 2018 jabatan Kepala UPTD Pendidikan resmi dihapus.

Menanggapi banyaknya SD Negeri yang kekurangan murid dan terancam di regrouping dengan sekolah lain, Wahyu merasa prihatin. Sebab saat ini dirinya tidak bisa berbuat banyak karena sudah tidak memiliki wewenang.

“Ya ikut prihatin. Tetapi apa mau dikata, karena kami sudah tidak punya wewenang dan kebijakan apa-apa. Tidak punya stempel selain hanya meneruskan saja ke dinas. Kami sekarang ini bukan lembaga lagi,” jelasnya.

Banyaknya SD Negeri yang kekurangan murid kata dia, tentu tidak terlepas dari operasional sekolah itu sendiri. Berbeda dengan sekolah swasta yang dana operasionalnya bisa bersumber dari BOS, sumbangan orang tua/wali murid dan yayasan. Karenanya tidaklah mengherankan jika banyak SD swasta maju dan berkembang.

Baca Juga :  Pembangunan Taman Jatinom Terganggu Hari Pasaran

Kondisi itu pula yang membuat orang tua/wali murid cenderung menyekolahkan anaknya di sekolah swasta bila dibandingkan sekolah negeri. Akibatnya banyak SD Negeri yang hanya mendapat murid beberapa orang saja pada PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Pendidikan Sunardi pun mengakui jika fenomena yang ada sekarang adalah sekolah-sekolah swasta banyak yang menonjol prestasinya bila dibandingkan sekolah negeri. Salah satu faktor penyebab kata dia adalah biaya operasional sekolah.

Kepala Desa Pasung Wedi, Sumarsono pun membenarkan jika 2 SD Negeri di desa sedang prihatin karena tidak memiliki banyak murid. Itu terjadi karena banyak orang tua memilih menyekolahkan anaknya di SD swasta di kota kecamatan.

“Karena kualitas tadi. Jauh sedikit tidak apa-apa. Akibatnya SD Negeri di wilayah kami kurang murid,” kata Sumarsono yang lebih akrab dipanggil Ambon itu. (SM)