Ekonomi Pancasila Harus Masuk Kurikulum

388
Ketua Pokja Ekonomi Pancasila FR), Prof Edy Suandi Hamid dalam FGD Ekonomi Pancasila di UAD, Jumat (25/8/2017). (tugeg sundjojo/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Sistem ekonomi Pancasila perlu dimasukkan dalam kurikulum pengajaran di institusi pendidikan. Kebijakan itu mendesak karena saat ini terjadi deviasi nilai-nilai Pancasila yang mengakibatkan praktek ekonomi bangsa jadi tumpang tindih.

“Akademisi perlu mendukung penanaman ekonomi pancasila dalam setiap pembelajaran ekonomi. Dalam bangku perkuliahan misalnya, universitas perlu memasukkan ekonomi pancasila dalam kuirkulum,” ungkap Ketua Pokja Ekonomi Pancasila Forum Rektor Indonesia (FRI), Prof Edy Suandi Hamid disela Forum Group Discussion (FGD) Ekonomi Pancasila di kampus IV Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Jumat (25/8/2017).

Dimasukkannya dalam kurikulum, menurut guru besar Fakultas Ekonomi UII itu, maka setidaknya mahasiswa mengerti betul apa itu Ekonomi Pancasila dan cara kerja sistemnya. Diharapkan setelah mereka lulus dapat menjalankan sistem tersebut dengan baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca Juga :  Siswa SMP Bukateja Belajar Sambil Ngelencer

Sementara di tingkat masyarakat, penerapan Ekonomi Pancasila bisa diterapkan melalui penguatan kemandirian desa. Kearifan lokal dan budaya setempat perlu dperhatikan agar terjadi proses diversifikasi secara maksimal.

Keunggulan komparatif masyarakat lokal perlu diolah sedemikian sehingga penguatan ekonomi dan kesejahteraan mampu tercapai. Pemerintah yang telah menggelontorkan program dana desa perlu melakukan pemberdayaan Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan.

“Peningkatan mutu sumber daya manusia merupakan hal utama yang perlu dilaksanakan dibandingkan pembangunan fisik,” tandasnya.

Sementara Rektor UAD Dr Kasiyarno MHum mengungkapkan, hasil diskusi FRI tersebut diharapkan paling tidak bisa masuk dalam kurikulum pendidikan Pancasila di tiap perguruan tinggi. “Kalau akan masuk lebih jauh mungkin bisa di Fakultas Ekonomi masing-masing. Kami memformulasikan sistem Ekonomi Pancasila,” ungkapnya.

Baca Juga :  Baru 20 Laboratorium PT yang Terakreditasi

Ketua Dewan Pertimbangan FRI Prof Dr Rochmat Wahab menambahkan, hasil dari FGD FRI diberikan pada para rektor PTN maupun PTS sebagai rekomendasi.

“Tiap perguruan tinggi di Indonesia harus memperbanyak kontribusinya dengan memberikan solusi terhadap persoalan bangsa,” imbuhnya.(yve)