Eksekutif Belum Rampungkan Penyusunan RAPBD 2018

192

KORANBERNAS.ID — Rancangan Peraturan Daerah Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Raperda APBD) 2018 Kabupaten Kebumen, yang semestinya sudah disampaikan Bupati Kebumen selambat lambatnya, pekan pertama Oktober 2017, hingga Senin (13/11/2017) belum disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kebumen.

Mundurnya penyampaian raperda APBD itu, diduga adanya dinamika dalam pembahasan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara). Meskipun dalam KUA PPAS belum merinci rencana kebutuhan anggaran untuk eksekutif dan legislatif, disinyalir belum rampungnya penyusunan Raperda APBD TA 2018, belum sinkronnya besaran belanja pegawai, khususnya tunjangan tunjangan di dilegislatif dan eksekutif.

Informasi yang diperoleh koranbernas.id, eksekutif ada rencana menaikkan tunjangan tambahan penghasilan untuk semua PNS di lingkungan Pemkab Kebumen. Kenaikan tambahan penghasilan termasuk untuk pejabat eselon II. Pada pembahasan Raperda APBD Perubahan TA 2017, beberapa fraksi di DPRD Kebumen mempertanyakan kesenjangan tambahan penghasilan, terutama pejabat eselon II. Beberapa fraksi minta eksekutif menaikkan tambahan penghasilan agar tidak ada kesenjangan yang mencolok.

Baca Juga :  Bupati Sambangi Rumah Buya Safii Ma’arif

Dalam belanja di legislatif dalam APBD Perubahan TA 2017, ada jenis tunjangan baru, yakni tunjangan tranportasi dan tunjangan reses. Kedua jenis tunjangan itu yang menyebabkan penetapan APBD Perubahan TA 2017 mundur karena peraturan bupati yang mengatur besarnya 2 tunjangan baru untuk anggota DPRD Kebumen belum terbit.

Ketua DPRD Kabupaten Kebumen yang juga Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen, Cipto Waluyo membenarkan, Raperda APBD TA 2018 Kabupaten Kebumen hingga sekarang belum disampaikan. Ada dinamika yang berkembang di internal DPRD Kabupaten Kebumen. Tidak disebutkan perbedaan pendapat yang muncul di fraksi fraksi DPRD Kabupaten ebumen.

“Sebagai pimpinan saya ingin bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat,“ kata Cipto Waluyo. Namun Penyelesaian dinamika di beberapa fraksi belum bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.(yve)

Baca Juga :  Ormas se-DIY Deklarasi Pemilu Damai