Full Day School Matikan Madrasah Diniyah

227
Bupati Sleman,Drs H Sri Purnomo MSI berdialog dengan peserta aksi damai KMPM PCNU Kabupaten Sleman, Selasa (15/08/2017). (bid jalasutra/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Koalisi Masyarakat Peduli Madrasah (KMPM) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sleman, melakukan aksi damai menolak wacana Full Day School (FDS), Selasa (15/08/2017), di Pendapa Parasamya Pemkab Sleman.

Perwakilan massa diterima langsung Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI di Ruang Rapat Setda B Kantor Setda Kabupaten Sleman. Mereka mempertanyakan terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Nomor 23 Tahun 2017 yang mengatur Hari Sekolah.

Abdul Muiz selaku koordinator aksi tersebut menyampaikan KMPM PCNU Kabupaten Sleman menolak kebijakan pemerintah tersebut karena berpotensi kuat mematikan Madrasah Diniyah yang banyak terdapat di Indonesia.

Permen ini juga berpotensi menghapus mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang justru bertentangan dengan penguatan pendidikan karakter seperti yang diinginkan oleh pemerintah.

Menurut Abdul Muiz, Kebijakan FDS dapat berpotensi menabrak UU Sisdiknas, khususnya bab II Pasal 4 mengenai Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, bab VI pasal 13 tentang Jenjang dan Jenis Pendidikan serta Pasal 30 tentang Pendidikan Keagamaan.

“Jika kebijakan FDS dipaksakan, terdapat 58.623 lembaga pesantren dan Madrasah Diniyah serta terdapat 7.376.182 santri dan anak bangsa yang akan menjadi korban tidak dapat mengenyam lagi pendidikan agama (diniyyah),” kata Abdul Muiz.

Melalui aksi damai tersebut KMPM PCNU Kabupaten Sleman meminta Pemkab Sleman menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat. “Berbagai pihak juga telah menyatakan menolak FDS. Apabila kebijakan FDS masih tetap dilaksanakan, dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah dan disintegrasi bangsa,” tambahnya.

Sri Purnomo yang menerima dan menyapa langsung peserta aksi damai tersebut mengungkapkan akan menyampaikan aspirasi KMPM PCNU Kabupaten Sleman pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan karena kebijakan FDS ada di pemerintah pusat.

“Kita masih menunggu PP, nanti kalo sudah muncul kita siap diskusi. Kami prinsipnya kebhinekaan dalam pendidikan, yang bisa melaksanakan full day silakan dilaksanakan, kalau tidak bisa ya tetap enam hari masuk sekolah. Di Sleman juga ada sekolah boarding silakan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena tiap sekolah punya cara sendiri-sendiri untuk memperoleh prestasi terbaik,” kata Sri Purnomo. (bid jalasutra)