Gandeng LSM, PHL Mengadu ke Presiden

556
Koordinator PHL yang di PHK, Raras Rahmawatiningsih menunjukan berkas PHL yang di PHK saat jumpa pers di RM Bale Ayu, Minggu (21/01/2018).(sari wijaya/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau sering orang menyebut Pekerja Harian Lepas (PHL) yang di PHK oleh Pemkab Bantul terus melakukan perlawanan. Saat ini PHL telah menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Masyarakat Transparansi Bantul (MTB) dan Forum LSM DIY untuk mengadukan persoalan tersebut kepada presiden.

Mereka menuntut keadilan dan berharap agar tetap dipekerjakan kembali secara profesional bukan karena ‘merengek-rengek’ kepada penguasa ataupun pihak tertentu. Aduan itu sebagai bagian dari perjuangan setelah sebelumnya juga mengadu ke DPRD Bantul serta DPRD DIY.

“Saat ini surat sudah kami siapkan dan akan segera kita kirimkan kepada presiden berikut berkas dari para PHL yang di PHK,” kata koordinatoor PHL yang di PHK, Raras Rahmawatiningsih saat jumpa pers di RM Bale Ayu, Minggu (21/1/2018) bersama pengurus inti.

Raras mewakili teman-temanya berharap, kebijakan PHK terhadap mereka ditinjau kembali. Sebab dasar untuk pemberhentian yakni tes psikotes oleh Polda DIY dengan mengantongi nilai Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dinilainya tidak adil.

Raras menilai ada yang bekerjannya bagus, tidak pernah melanggar aturan namun tetap diberhentikan. Namun yang dinyatakan MS menurut penilaian Raras banyak
yang kemampuanya dibawah PHL dengan nilai TMS.

“Selain itu secara psikologis pemberhentian PHL tersebut menjadikan pukulan bukan hanya bagi PHL tersebut namun keluarganya. Bahkan ada yang istrinya sampai keguguran setelah mendengar berita suaminya diberhentikan dari pekerjaannya itu,”katanya.

Sementara Endang Maryani dari MTB mengatakan siap mengadvokasi para PHL yang diberhentikan tersebut.

“Kami berharap para PHL bisa diakomodir dan dipekerjakan kembali. Kalau alasan pemberhentian adalah efisiensi, saya rasa kurang pas karena dari yang di PHK 329 orang namun merekrut baru 666 pekerja. Untuk itulah, kebijakan PHK agar bisa ditinjau ulang,” ungkapnya.

Demikian pula dikatakan Beni dari Forum LSM DIY yang mengaku berempati dan bersimpati terhadap kejadian yang menimpa PHL di Bantul.

“Untuk itulah kami siap mendampingi mereka untuk berjuang dan berharap mereka bisa dipekerjakan lagi,” tandasnya.(yve)