Gubernur DIY Tak Harus Dilantik Presiden

177

KORANBERNAS.ID – Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto menyatakan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam X tidak harus dilakukan oleh presiden.

“Berdasarkan aturan perundang-undangan, bila presiden berhalangan, bisa digantikan wakil presiden. Kalau presiden tidak sempat ya wakil presiden,” ujarnya di Press Room DPRD DIY, Jumat (06/10/2017).

DPRD DIY, lanjut dia, lebih menginginkan adanya Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur. Itu lebih tepat ketimbang Plh (Pelaksana Harian). Pertimbangannya karena jeda waktunya enam hari. Mestinya dilantik 10 Oktober tapi mungkin mundur 16 Oktober. Meski jeda itu bisa dibilang singkat tapi bisa terjadi kemungkinan apapun.

Mengacu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, di sana diatur jabatan periodesasi Gubernur DIY hanya lima tahun. Artinya, tidak dikenal perpanjangan jabatan gubernur. “Jadi lebih tepat Plt. Seperti dulu, Plh sembilan jam itu boleh,” kata dia.

Ruang kewenangan Plh hanya wilayah administratif saja. Sedangkan Plt lebih luwes, bisa menjalankan tugas gubernur misalnya menghadiri rapat paripurna DPRD meskipun untuk urusan-urusan strategis seperti APBD tidak bisa.

Menurut Inung, sapaan akrabnya, berdasarkan Undang-undang Keistimewaan DIY, sebenarnya tidak ada istilah perpanjangan jabatan gubernur. Yang sudah pasti adalah periodesasi jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY hanya lima tahun.

Artinya, pada masa jeda 10-16 Oktober 2017, jika Sri Sultan Hamengku Buwono X belum dilantik sebagai Gubernur DIY, maka tidak bisa lagi menggunakan fasilitas gubernur. Misalnya, tidak bisa ngantor dan menggunakan mobil dinas.

Memang DPRD DIY belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat apakah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY akan dilaksanakan 10 Oktober ataukah 16 Oktober. Tapi kemungkinan besar akan dilaksanakan 16 Oktober bersamaan dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Inung berpendapat, sebenarnya lebih baik 10 Oktober karena tidak menimbulkan implikasi panjang, dalam arti tidak harus repot menentukan Plt. (sol)