Gunakan Medsos Secara Waras

149
Eko Suwanto memimpin FGD Strategi Pembangunan Teknologi Informatika dan Komunikasi DIY, Jumat (08/12/2017) di DPRD DIY. (istimewa)

KORANBERNAS.ID — Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mendorong Pemda DIY terus memberikan edukasi penggunaan media sosial (medsos) secara waras.

“Saya susah mencari kosa kata yang pas untuk medsos kecuali brutal, karena orang bisa membuat meme seenaknya. Gubernur DIY saja  pernah dikerjain,” ungkapnya, Jumat (08/12/2017) di DPRD DIY, saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) Strategi Pembangunan Teknologi Informatika dan Komunikasi DIY.

Didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY, Roni Primanto Hary, lebih lanjut Eko Suwanto menyampaikan inilah pentingnya dibuat payung hukum.

Kehadiran Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi untuk Mengoptimalkan Pelayanan Publik Pemda DIY, diharapkan bisa menjadi salah satu solusinya.

Raperda tersebut kini memasuki tahapan perumusan draft naskah akademik. “Raperda ini targetnya Agustus selesai. Kami tidak kesusu karena teknologi informasi berkembang pesat. Kadang-kadang jari-jari kita lebih lebih cepat dari pikiran kita,” paparnya.

Dia mengakui, medsos juga membantu pemerintah sehingga pemda memperoleh umpan balik dari masyarakat. Contoh, saat terjadi bencana Pemda DIY merasa terbantu ketika pemerintah berada dalam kondisi keterbatasan.

Baca Juga :  Tampil Cantik pun Butuh Sentuhan Teknologi

Menurut dia, teknologi informasi atau TI hanyalah alat. Yang lebih penting di balik itu adalah penggeraknya yaitu ideologi dan keyakinan. Dia juga sepakat Pemda DIY harus melindungi rakyatnya dari kejahatan TI.

Sayang, DIY yang memiliki jagoan-jagoan TI belum terintegrasi dalam suatu wadah. “Di ruangan ini ada yang tahu berapa jumlah Danais,” ujarnya. Dari pertanyaan itu tidak satu pun peserta mengacungkan jarinya. Apalagi ketika ditanya soal APBD DIY.

Ke depan, integrasi inilah yang perlu diraih sehingga cukup dari ponsel warga DIY dapat mengetahui akses beserta pergerakan Danais untuk apa saja. Dengan begitu, masyarakat berperan dalam perencanaan anggaran meski keputusan tetap di Rapat Paripurna DPRD DIY. “Ndak bisa rapat paripurna disetujui lewat grup WA. Nanti DPRD tutup. Harus ada kehadiran fisik,” kelakarnya.

Sepependapat, Roni Primanto menyampaikan Pemda DIY membuka ruang bagi partisipasi publik termasuk dalam perencanaan anggaran. Partisipasi tersebut merupakan bagian dari konsep besar menjadikan DIY sebagai smart province.

Pada dialog yang mengundang beberapa unsur stakeholder terkait dari pemerintah kota  dan kabupaten di DIY, perwakilan netizen dan 17 pengelola kampung Wisata di Yogyakarta itu, lebih jauh Eko Suwanto menyampaikan, optimalisasi pelayanan publik lewat pelayanan secara online perlu didorong.

Baca Juga :  Indonesia Ibarat Ladang Tempat Bertarung Segala Ideologi

Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Kota Yogyakarta ini menambahkan terkait dengan akses pelayanan kesehatan, sampai kini memang belum bisa terlayani secara online lewat aplikasi.

Ada usulan agar di dalam aplikasi yang terintegrasi, publik bisa mendapatkan pelayanan yang mudah diakses seperti update informasi kesehatan atas laporan yang disampaikan langsung kepada pemerintah daerah.

“Pelayanan publik lewat teknologi, informasi dan komunikasi TIK ini harus ada inovasi. Misalnya memanfaatkan CCTV guna menekan aksi kekerasan, aksi klithih yang dilakukan remaja bisa diantisipasi,” kata Eko Suwanto. (sol)