Hafidh Asrom: Lindungi Pelaku Usaha Sektor Informal

196
Anggota DPD RI DIY Drs HA Hafidh Asrom MM saat silaturahim dengan pelaku usaha sektor informal, Senin (23/04/2018), di Gedung DPD RI DIY. (istimewa)

KORANBERNAS.ID — Sektor informal termasuk di dalamnya pedagang kaki lima (PKL) terbukti mampu menekan angka pengangguran cukup besar, tetapi kurang memperoleh perlindungan hukum yang maksimal dari negara. Seharusnya hal itu tidak boleh terjadi di negara yang berlandaskan Pancasila.

Pernyataan tersebut disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal DIY Drs HA Hafidh Asrom MM saat melakukan Silaturahim dan Dengar Pendapat tentang Pancasila, UUD NRI tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI  bersama pelaku usaha sektor informal Paguyuban Kawasan Malioboro serta Lembaga Dakwah dan Pengabdian Masyarakat (LPDM)  Unversitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY), Senin (23/04/2018), di Gedung DPD RI DIY.

Selain Hafidh Asrom hadir sebagai pembicara Sosilog UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta Dr Abdur Rozaqi MSi, Ketua LDPM UCY Dra Difla Nadjih MS dan Moderator Sujarwo Putra dari Paguyuban Kawasan Malioboro.

Baca Juga :  Didi Kempot Terima Penghargaan dari Stipram

Menurut Hafidh kebanyakan sektor informal bersifat industri rumahan, di dalamnya termasuk pelaku usaha yang menjajakan hasil produksinya melalui pedagang kaki lima.

“Perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha sektor ini masih lemah, sering terjadi penggusuran pedagang kaki lima karena alasan  pembangunan. Tidak adanya kepastian hukum inilah ÿang perlu diperhatikan oleh pengambil kebijakan,” jelas anggota DPD yang membidangi pembangunan daerah ini.

Peserta Silaturahim dan Dengar Pendapat tentang Pancasila, UUD NRI tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI menyampaikan masukan. (istimewa)

Hafidh menyarankan, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha informal diatur secara khusus dalam undang-undang ketenagakerjaan.

“Selain itu pemerintah daerah juga harus membuat kebijakan yang berpihak kepada sektor informal khususnya terhadap pedagang kaki lima,” katanya.

Hafidh juga meminta pelaku usaha di sektor informal menjamin hak-hak pekerjanya. “Ini dapat dilakukan dengan membuat  kontrak kerja yang memuat hak dan kewajiban bagi pekerja dan pengusaha secara adil,” jelas Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia DIY ini.

Baca Juga :  PDI Perjuangan DIY Gelar Wayang Kulit Semalam Suntuk

Sedangkan Abdur Rozaki mengatakan, sosialisasi nilai Pancasila harus diterapkan dan perlu diperluas di masyarakat termasuk pengambil kebijakan dan kalangan sektor informal.

Karena di dalamnya terdapat ajaran yang sangat luhur untuk bernegara, termasuk perlindungan hukum bagi kaum yang lemah  terhadap yang kuat. (sol)