Hanya Faskes Teregistrasi yang Terima Alat Kontrasepsi

52
Sekretaris Perwakilan Kantor BKKBN DIY, Dra Ellya Nunuk Irihastuti membuka raker dan seminar di AMC, Kamis (20/09/2018). (sholihul hadi/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID – Kepala Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIY,  Drs Bambang Marsudi MM, menegaskan distribusi alat kontrasepsi (alkon) hanya diberikan kepada Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang teregistrasi.

“Hanya Faskes yang mempunyai nomor registrasi dan terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen BKKBN yang dapat menerima penyaluran obat atau alat kontrasepsi dari BKKBN,” ujarnya melalui sambutan tertulis dibacakan Sekretaris Perwakilan Kantor BKKBN DIY, Dra Ellya Nunuk Irihastuti.

Untuk evaluasi sekaligus mendukung kelancaraan distribusi alat kontrasepsi, Kamis (20/09/2018), BKKBN DIY menyelenggarakan rapat kerja (raker) Peningkatan Kesertaan ber-KB di Faskes dalam rangka Memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia.

Kegiatan yang dilanjutkan dengan seminar Strategi Peningkatan Kesertaan KB Melalui Distribusi Alkon dan Pencatatan Pelaporan itu  digelar di Convention Hall Asri Medical Center (AMC) Yogyakarta kali ini diikuti 150 orang peserta terdiri dari 121 perwakilan Puskesmas di DIY serta instansi lain.

Adapun narasumber Kabid KBKR BKKBN DIY Dra Joeananti Chriswandari, Kasubbid Data dan Informasi Niken Wijayanti serta Sekretaris Perwakilan BKKBN DIY.

Baca Juga :  Petani Kota Tanam Pohon Pisang

“Acara ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mereka tentang mekanisme distribusi alkon dan non-alkon,” sambung Anita Sari SSi MSc, Kasubid Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta selaku ketua panitia acara tersebut.

Kabid KBKR BKKBN DIY Dra Joeananti Chriswandari menyampaikan paparan di depan peserta seminar. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Lebih jauh Ellya Nunuk Irihastuti menyatakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah dilaksanakan sejak 1 Januari 2014. Pelayanan KB termasuk dalam manfaat pelayanan promotif dan preventif.

“Manfaat pelayanan KB ÿang dijamin meliputi konseling kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi dengan pembiayaan diatur berdasarkan Permenkes Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif  Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan,” ungkpanya.

Untuk memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat peserta program KB, perlu didukung penyajian data dan informasi mengenai pelaporan kegiatan secara berkala.

Data juga diperlukan untuk membantu perencanaan distribusi alat kontrasepsi, monitoring dan evaluasi program KB di tingkat kabupaten/kota.

Data dan informasi hasil pelayanan KB merupakan bahan pengambilan keputusan, perencanaan, pemantauan dan penilaian serta pengendalian program KB.

“Oleh karena itu data dan informasi yang dihasilkan harus akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya,” kata Ellya Nunuk Irihastuti.

Baca Juga :  PT Harus Berperan Jadi "Smartpower"

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 78 disebutkan, pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam memberikan pelayanan KB yang aman, bermutu dan terjangkau masyarakat.

“Dalam rangka penguatan pencapaian tujuan pelayanan KB maka dukungan manajemen pelayanan KB sangat penting, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantauan dan evaluasi,” terangnya.

BKKBN dan Kementerian Kesehatan beserta jajaran di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota terus berkoordinasi terkait dengan manajemen pelayanan KB supaya lebih meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, penerimaan dan kualitas pelayanan.

Terkait Hari Kontrasepsi Sedunia 2018, Perwakilan BKKBN DIY melaksanakan berbagai kegiatan yakni bakti sosial Pelayanan KB MKJP di lima kabupaten/kota, dijadwalkan pada Minggu akhir September 2018.

Dilaksanakan pula promosi dan sosialisasi Hari Kontrasepsi Sedunia melalui Temu Kerja Pengelola KB-KR dengan tema Kesehatan Reproduksi untuk Keluarga Terencana Menuju Indonesia Sejahtera pada 18 September  di Hotel Royal Dharmo Malioboro. (sol)