Harga Tanah di Sekitar Lokasi Pabrik Naik

222

KORANBERNAS.ID – Keberadaan Kawasan Industri Piyungan atau KIP dinilai belum berdampak maksimal bagi masyarakat. Sebaliknya, harga tanah di sekitar lokasi pabrik justru naik.

Hal ini disampaikan anggota Komisi A DPRD Bantul, Nur Laili Maharani. Kecamatan Piyungan yang berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman itu perlu memperoleh perhatian.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul harus memberikan perhatian yang lebih terkait kesejahteraan warganya. Alasannya, daerah perbatasan memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

“Sayangnya potensi pertumbuhan ekonomi ini sering sangat tergantung pada kondisi dan sirkulasi keuangan dari luar daerah,” kata Nur Laili Maharani.

Salah seorang pengasuh Ponpes di Pagergunung Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan tersebut lebih lanjut menilai, pencanangan Kawasan Industri Piyungan (KIP) sejak Desember 2015, menurut politisi PKB ini, belum maksimal dirasakan imbasnya bagi masyarakat.

Dari total luas KIP 105 hektar yang disiapkan, tahun 2017 lalu baru berdiri 12 pabrik saja. “Memang  dampaknya terasa, tapi belum maksimal. Misalnya dampak yang kini bisa dilihat adalah tumbuhnya warung-warung di sekitar pabrik,” ungkapnya.

Salah satu cara agar masyarakat merasakan perkembangan wilayah Piyungan sebagai KIP adalah adanya peningkatan kapsitas SDM (Sumber Daya Manusia).

Ini mutlak diperlukan, sehingga tenaga kerja lokal di sekitar KIP dan masyarakat Piyungan secara umum mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah.

“Tidak hanya sosialisasi, harapannya pemerintah juga memberikan pendampingan secara intensif kepada masyarakat sehingga mampu mendukung dan memanfaatkan pertumbuhan wilayah untuk kesejahteraan,” tambah anggota DPRD termuda di Bantul itu.

Kecamatan Piyungan, lanjut dia, juga menjadi salah satu daerah di Bantul yang masuk zona rawan bencana. Sebagian besar wilayah Piyungan merupakan perbukitan dengan kerawanan potensi longsor cukup tinggi.

“Peran pemerintah melindungi warga dari potensi bencana ini harus ditingkatkan. Gerakan masif penanggulangan bencana sangat dibutuhkan. Selain membekali warga dengan kemampuan tanggap bencana, pemetaan daerah rawan juga wajib dilakukan,” ungkapnya.

Dia mengakui, masih ada warga tinggal di kawasan rawan bencana. Inilah pekerjaan rumah Pemkab Bantul yang perlu diselesaikan secara bersama-sama melalui pendekatan dan pemahaman.

“Harapan kami warga dengan senang hati bisa memahami dan kemudian rela menjauh dari daerah rawan tersebut,” kata Ibu satu putra itu.

Masyarakat selama ini hanya butuh dipahamkan. Sedangkan pemerintah berperan memberi program solutif serta memastikan kondisi masyarakat akan lebih baik. Potensi bencana bisa saja datang sewaktu-waktu, karena itu dibutuhkan penanganan dan antisipasi.

Setidaknya perlu ada Early Warning System (EWS) sebagai penanda datangnya bencana. Keberadaan beberapa sungai juga harus mampu diwaspadai agar bencana banjir bisa dihindari. (sol)