Hasto Perintahkan Inspektorat Turun ke Desa

190
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo. (istimewa)

KORANBERNAS.ID – Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo memerintahkan Inspektorat turun ke desa untuk melihat penggunaan Dana Desa atau DD, apakah sudah sesuai ketentuan atau belum.

Pengelolaan Dana Desa pada 2017 khususnya tahap dua, mulai dilengkapi input data secara daring lewat program Omspan. Program tersebut berbasis jejaring dan ditangani langsung Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Pemerintah Kecamatan.

“Dalam seratus hari kerja, harus datang ke 87 desa. Inspektorat harus bisa menjadi Pembina,  menuntun administrasi keuangan desa hingga mampu mandiri,” terangnya Minggu (13/08/2017).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kulonprogo, Sri Utami, menyampaikan aplikasi Omspan merupakan sarana utama penyaluran DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik dan Dana Desa.

Baca Juga :  Ternyata, 70 Persen Rumah Relokasi Belum Siap

Aplikasi tersebut digunakan untuk menginput data, mencetak dan mengupload dokumen persyaratan penyaluran. Sekaligus monitoring data SPM/SP2D DAK Fisik dan Dana Desa.

Meskipun  demikian, apabila Pemdes mengalami kesulitan menyusun laporan keuangan DD, tetap dapat berkonsultasi dengan jajarannya.

“Besaran DD pada 2017 yang dialokasikan kepada 87 desa di Kulonprogo Rp 77 miliar lebih, dan sudah dicairkan 60 persen pada tahap pertama. Pada tahap kedua kali ini, pencairan 40 persen sisanya,” kata dia.

Kasi Keuangan dan Pendapatan Desa DPMDPPKB Kulonprogo, Joko Sunanto, mengungkapkan pengelolaan DD harus dilakukan hati-hati. Terlebih setelah terbitnya Peraturan Kementerian Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tentang Penetapan Prioritas Penggunaan DD 2017. Permendes PDTT No.4/2017 merupakan perubahan Permendes No.22/2016.

Baca Juga :  Alat Berat Padati Calon Lokasi Bandara

Prioritas penggunaan DD 2017 dipergunakan antara lain untuk membiayai program dan kegiatan bidang pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Misalnya, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), pembangunan embung, produk unggulan desa dan pembangunan sarana prasarana olahraga.

Hanya saja Joko menyayangkan, penetapan Permendes PDTT dilakukan sekitar April 2017, setelah semua Pemdes di Kulonprogo menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 2017.

Pemdes sudah menyusun program kegiatan, termasuk penggunaan DD berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di sepanjang 2017. Dampaknya, ada sejumlah program kegiatan Pemdes tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai Permendes.

Seharusnya Permendes dikeluarkan sesuai jadwal agenda pembahasan keuangan desa. Tidak mendadak sehingga justru merepotkan desa-desa. (sri widodo)