Hati-hati Selfi dengan Paslon

159
Disaksikan Ketua Bawaslu Jateng,  Fajar Saka, Sekda Jateng Sri Puryono menandatangani komitmen netralitas ASN. (maharani/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menegaskan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di provinsi ini harus netral di ajang pemilu. Para pegawai negeri di provinsi ini juga diminta hati-hati saat foto selfie dengan pasangan calon (paslon), karena bisa dikenai sanksi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sri Puryono, menyatakan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Bawaslu Jateng dengan ASN Provinsi Jateng terkait netralitas ASN pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018, di Patra Jasa, Semarang, Selasa (16/01/2018).

“Jika warning tersebut diabaikan, sanksi tegas hingga pemecatan tidak segan dijatuhkan,” tegas Sri Puryono.

Sanksi yang diterapkan mulai hukuman moral sampai terberat berupa pencopotan jabatan atau pemecatan.

Menurut Sri Puryono, netralitas ASN sudah termaktub di UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta dipertegas lewat surat edaran Menteri PAN RB soal Pelaksanaan Netralitas ASN.

Baca Juga :  Salut, 65 Persen Lansia Masih Produktif

Beberapa hal yang dilarang dilakukan ASN sepanjang pelaksanaan tahapan pemilu, khususnya pilgub, pilbup/pilwakot 2018 di antaranya mengunggah foto bersama pasangan calon (paslon) di jejaring media sosial (medsos).

“Sanksi akan kami terapkan secara tegas jika ASN kedapatan memasang sepanduk calon, menghadiri deklarasi, mengunggah tautan di medsos tentang keberpihakan termasuk foto bersama dengan paslon yang menggunakan atribut kampanye. Dan bila ASN menghadiri ulang tahun partai saat agenda kampanye,” beber dia.

Sekda Sri Puryono menambahkan saat ini terdapat 343.899 ASN yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Sekitar 43 ribu di antaranya bekerja di lingkungan Pemprov Jateng.

Dia berharap pelarangan keberpihakan terhadap paslon bisa membuat semua ASN netral dan bersikap profesional.

Aturan netralitas ini, juga sebagai langkah antisipasi sikap like and dislike di karier kepegawaian ASN. “Karenanya semua kepala dinas juga harus netral,” katanya.

Agar aturan netralitas bisa berjalan maksimal dan efektif, Pemprov Jateng  berkoordinasi dengan Bawaslu dibantu aparat kepolisian dan Komite Aparatur Negara (KSN) untuk menindak ASN yang melanggar aturan.

Baca Juga :  Prosesi Kirab Iringi Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY

Ketua Bawaslu Jateng, Fajar Saka, menambahkan aturan-aturan netralitas ASN sudah efektif berlaku sejak dibukanya pendaftaran balon kepala daerah.

“Untuk netralitas ASN di baliho yang memuat gambar akan kami dorong secepatnya ada realisasi, setidaknya setelah ada penetapan calon,” kata Fajar.

Rangkul media

Bagi Fajar, pelaksanaan pilkada serentak 2018, khususnya Pilgub Jateng berpotensi memunculkan keterlibatan ASN di medsos. Karena itu, Bawaslu menerapkan pola pengawasan dengan merangkul media massa serta sejumlah komunitas online.

“Kami akan melibatkan semua pelaku usaha media online untuk mencegah pelanggaran Pilkada di medsos,” tegasnya.

Fajar juga menyoroti potensi mobilisasi ASN di tiap daerah. Ini karena di beberapa daerah terdapat incumbent yang kembali maju pilkada.

“Kami sudah berkoordinasi bersama kepolisian. Kita pastikan ASN harus netral. Mereka dilarang pasang foto bersama, dan comment like dan share di medsos,” tukas dia. (sol)