Humas Sleman Gelar Forum Komunikasi Keprotokolan

173
Forum Komunikasi Keprotokolan 2018 yang berlangsung di Aula lantai III Kantor Setda Kabupaten Sleman. (istimewa)

KORANBERNAS.ID — Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sleman menyelenggarakan Forum Komunikasi Keprotokolan 2018. Kegiatan itu berlangsung di Aula lantai III Kantor Setda Kabupaten Sleman, Selasa hingga Kamis (28-30/08/2018).

Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sleman, Dra Sri Winarti, mengatakan acara yang diikuti oleh 55 orang pegawai dari OPD dan desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman itu untuk menyatukan pemahaman aparat keprotokolan dalam melaksanakan tugas dan menyikapi perkembangan keprotokolan.

Selain itu, juga bertujuan sebagai wadah komunikasi untuk menyatukan dan menyamakan persepsi  tentang pelaksanaan kegiatan  keprotokolan serta meningkatkan kapasitas kepribadian para aparat  dalam bersikap, dan mengekspresikan  potensi diri.

“Penyelenggaraan keprotokolan di daerah tidak dapat hanya bergantung pada aparat di sub bagian keprotokolan,” ungkap Sri Winarti.

Akan tetapi perlu dukungan dari berbagai organisasi perangkat daerah tingkat kabupaten maupun kecamatan dan desa.

“Kegiatan keprotokolan harus dilaksanakan di semua lini penyelenggaraan pemerintahan, dari lingkup pemerintah pusat hingga desa,” tuturnya.

Di dalam penyelenggaraan keprotokolan diperlukan aparat yang memahami aturan-aturan maupun tata cara protokoler dan memiliki kapasitas pribadi yang memadai.

Menurut dia, penyelenggaraan keprotokolan menuntut kesempurnaan yang optimal. “Sekecil apapun kesalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan keprotokolan sangat mempengaruhi kelancaran kegiatan, citra dan opini  yang terbentuk,” jelas Sri Winarti.

Asekda Bidang Administrasi Umum, Arif Haryono SH, menyambut baik terlaksananya Forum Komunikasi Keprotokolan 2018.

Kegiatan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparat terhadap pelaksanaan kegiatan keprotokolan.

Terlebih karena semakin tingginya intensitas penyelenggaraan berbagai kegiatan, acara  dan penerimaan tamu, baik dari dalam maupun luar daerah.

”Penyelenggaraan berbagai kegiatan tidak bisa lepas dari keprotokolan dikarenakan setiap kegiatan yang bersifat resmi atau menyangkut hubungan dengan instansi kelembagaan negara, pemerintah maupun kemasyarakatan, harus memenuhi standar aturan tertentu yang secara umum disebut sebagai keprotokolan,” jelasnya.

Arif juga menjelaskan fungsi keprotokolan dijalankan untuk menjaga martabat dan harga diri lembaga negara, baik di lingkup kabupaten, kecamatan maupun desa sebagai representasi dari kelembagaan negara di tingkat daerah.

”Jika dikaitkan dengan citra pelayanan prima, menjalankan keprotokolan berarti menjadi citra pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat,” tambahnya.

Adapun pemateri forum ini adalah Kepala Bagian Protokol DIY, Tim Ardana Development And Communication Training Yogyakarta, Siwi Lungit dari Staf Current Affairs & Olahraga Bidang Berita TVRI Jogja, Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan, Universitas Gadjah Mada. Peserta kemudian praktik MC dalam Bahasa Indonesia. (sol)