Sosialisasi Peraturan Menpar RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata di Hotel Burz@, Selasa (19/09/2017). (tugeg sundjojo/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Tak banyak yang tahu jasa pramuwisata ternyata butuh lisensi. Sebab hingga saat ini belum banyak para pramuwisata yang memiliki lisensi untuk menjalankan bidang usaha tersebut.

Padahal standar usaha jasa pramuwisata sudah memiliki payung hukum melalui Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata. Dalam aturan tersebut dijelaskan secara detil beragam bidang usaha, termasuk pramuwisata.

“Lisensi pramuwisata memang masih kurang saat ini. Perlu ada fasilitasi dari kementrian agar usaha ini semakin bagus kedepannya,” ungkap Wakil Ketua Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata Kementerian Pariwisata (kemenpar), Agus Priyono dalam Sosialisasi Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata di Hotel Burz@, Selasa (19/09/2017).

Baca Juga :  Ratusan Tukik Merangkak Tinggalkan Trisik

Lisensi tersebut, menurut Agus sangat penting agar usaha jasa pramuwisata memiliki sertifikasi. Sehingga dapat mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan bidang usaha tersebut.

Sertifikasi jasa usaha pramuwisata dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penilaian dilakukan dalam aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pramuwisata.

“Pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal ini berperan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” jelasnya.

Pembinaan yang dilakukan, contoh Agus berupa bimbingan teknis (bimtek) penerapan standar. Selain itu pelatihan teknis operasional usaha jasa pramuwisata bagi tenaga kerja bidang usaha tersebut.

Sesuai aturan, usaha pramuwisata harus memenuhi standar-standar yang ditetapkan. Bila tidak maka akan mendapatkan sanksi, baik berupa administratif maupun pembatalan dan pembekuan usaha.

Baca Juga :  Kontrakan Digeledah, Keberadaan Penjual Bakso Misterius

“Sebelum pembatasan kegiatan usaha dan pembekuan ada teguran tertulis,” imbuhnya.(yve)