Ini Alasan Prof Mahfud Soal Danais yang Tidak Boleh Dibagi Sembarangan

172
Prof Mahfud MD memberi keterangan pers di Gunungkidul terkait Dana Keistimewaan. (st aryono/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Meski Undang-undang Keistimewaan sudah lama diberlakukan, bahkan triliuan dananya sudah dikucurkan, namun secara umum manfaat Dana Keistimewaan (Danais) dirasakan belum membumi di DIY.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof Mahfud MD yang kini memimpin Parampara Praja DIY itu mengakui, selama ini masih banyak eleman masyarakat berkomentar belum pernah merasakan Dana Keistimewaan.

“Karena memang masyarakat tidak mendapatkan yang sifatnya instan. Selama ini sifatnya struktural dan itu yang paling mudah dipertanggungjawabkan,” kata Mahfud MD usai memimpin hearing Parampara Praja DIY di Pemkab Gunungkidul, awal pekan ini.

Dia mengakui, pemanfaatan Danais secara struktural lebih mudah dibuat laporan pertanggungjawabannya. “Kalau sembarangan dibagikan kepada masyarakat dan masyarakat tidak bisa menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai aturan, semuanya bisa terkena korupsi,” ujarnya.

Untuk itulah pihaknya berharap ada komunikasi yang baik antara Pemkab dan masyarakat. Yang terpenting saat ini, masyarakat bersama pemerintah daerah menyiapkan proposal dengan baik.

Pertemuan Parampara Praja di Gunungkidul membahas Danais. (st aryono/koranbernas.id)

Tentang penggunaan Danais, dia menyebut, tingkat serapannya bagus dengan pertanggungjawaban yang benar. ”Kami datang ke sini untuk menampung masalah bukan untuk memberi solusi langsung. Solusinya nanti akan disampaikan kepada Gubernur DIY untuk merespons. Kami melihat usulan penggunaan Danais sudah bagus,” ucapnya.

Menurut dia, DIY itu unik karena merupakan daerah yang berbasis kultur feodal tapi sosiologisnya menjadi sangat demokratis dan menjadi juara demokratis tiga kali berturut-turut. Sekda Gunungkidul, Drajad Ruswandono, mengakui, selama ini ada tuntutan dari masyarakat agar Danais bisa sampai ke desa dan bisa meningkatkan kesejahteraan.

Ada juga harapan regulasi pengelolaan Danais bisa sinergis antara provinsi dan kabupaten. (sol)