Ini Cara Tangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum

538
Suasana Rapat Dinas P3AP2KB dalam rangka koordinasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu, Jumat (27/10/2017). (istimewa)

KORANBERNAS.ID — Koordinasi antara pemerintah bersama Aparat Penegak Hukum (APH) merupakan salah satu cara untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum secara lebih manusiawi sesuai harkat dan martabat.

Pemkab Sleman melalui Dinas P3AP2KB bersama APH yang terdiri dari Polres, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri di Kabupaten Sleman melakukan rapat koordinasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu di Ruang Sidang I Pengadilan Negeri Sleman, Jumat (27/10/2017).

Sekretaris Dinas P3AP2KB Sleman, Puji Astuti, mengatakan anak merupakan amanat dan aset negara. Koordinasi dilakukan agar penanganan anak yang sedang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan sehingga SPPA Terpadu bisa dipenuhi.

“Hukum bukan sesuatu yang menakutkan tapi sesuatu yang harus ditaati. Melalui forum ini diharapkan penanganan anak pada kasus hukum tidak harus dilakukan secara formal namun bisa dilakukan dengan pendekatan tanpa meninggalkan hak-hak mereka,” kata Puji.

Saat ini SPPA Terpadu di Kabupaten Sleman memasuki tahap MoU antara Pemkab Sleman dengan APH di Kabupaten Sleman. Ini sebagai bukti bentuk keseriusan Pemkab Sleman bersama APH memberikan perhatian pada anak, apapun posisinya baik sebagai korban maupun pelaku.

Baca Juga :  Penambang Pasir Unjuk Rasa di DPRD DIY

“20 persen penduduk Sleman adalah anak-anak, wajar jika kita harus memberikan perhatian lebih pada mereka. Kabupaten Sleman juga menjadi pilot project bersama empat kabupaten/kota lainnya untuk penerapan SPPA ini,” tambah Puji.

Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman, Aiptu Eko Mei Purwanto, yang menjadi narasumber dala acara tersebut menyampaikan anak-anak yang berhadapan dengan hukum sering mendapatkan perlakuan tidak manusiawi.

Perlu upaya alternatif penyelesaian masalah anak melalui peningkatan komunikasi, informasi, keterbukaan serta komitmen untuk menerapkan prinsip Konvensi Hak Anak yang telah diadopsi dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurutnya, proses pidana dalam sistem peradilan formal yang dialami anak akan membawa trauma dan berpengaruh buruk terhadap masa depannya. Terlebih ketika proses tersebut menyebabkan anak terpaksa harus ditahan atau dipenjara.

“Pemerintah sudah berupaya memberikan hak anak sebagai kebijakan yang terbaik untuk anak melalui proses diskresi kepolisian, diversi dan restorative justice,” kata Eko.

Baca Juga :  Medsos Hanya untuk Sebar Hoaks

Narasumber lainnya, Daniel Kristanto Sitorus selaku Jaksa dari Kejari Sleman menjelaskan terkait dengan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  perlu adanya perubahan paradigma penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Perubahan tersebut antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus pada anak yang berhadapan hukum (ABH).

“Tujuan dalam UU SPPA yaitu memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi ABH dengan mengutamakan pendekatan, keadilan restoratif, serta agar penanganannya lebih terintegrasi dan terkoordinasi,” jelas Daniel.

Daniel menambahkan prinsip penerapan UU SPPA yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, menjamin tumbuh kembang dan partisipasi anak, serta penahanan dan proses peradilan formal merupakan upaya terakhir yang ditempuh dalam menangani permasalahan hukum pada anak. (sol)