Ini Harapan Asisten Keistimewaan DIY untuk Bakohumas

149
Asisten Keistimewaan Setda DIY Dr Ir Didik Purwadi M Ec (tengah) menyampaikan pemikirannya saat menjadi narasumber Forum Bakohumas Tematik, Kamis (22/03/2018), di Aula Diskominfo DIY. (sholihul hadi/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID – Asisten Keistimewaan Setda DIY Dr Ir Didik Purwadi M Ec mengajak Forum Bakohumas DIY berperan maksimal menyampaikan penjelasan ke publik mengenai kebijakan-kebijakan Pemerintah DIY terkait dengan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Harapan ini disampaikannya saat menjadi narasumber Forum Bakohumas Tematik “Tata Ruang Wilayah dan Pertanahan sebagai Salah Satu Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta” Kamis (22/03/2018) di Aula Diskominfo DIY Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta.

Kegiatan yang diselenggarakan Seksi Penyiapan Informasi Kebijakan Pemda Bidang Humas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY ini juga dihadiri Kabid Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Dinas Tata Ruang dan Pertanahan DIY, Dra Yoesi Rosnidar.

“Kita sudah berkali-kali dielingke, bahwa DIY itu dibangun dengan filosofi. Dibangun dengan hati. Posisi humas sangat strategis untuk menyampaikan informasi kebijakan Pemerintah DIY,” ungkap Didik.

Contoh paling baru, bisa jadi karena kurangnya peran humas maka suara warga penolak pembangunan bandara Kulonprogo yang jumlahnya hanya sekitar 35 orang itu mampu menguasai media, sehingga menafikan 95 persen warga yang sudah sukarela mendukung pembangunan bandara dan memperoleh ganti untung.

Dipandu moderator Rahmat Sutopo SE, lebih lanjut Didik Purwadi menyampaikan perlunya Forum Bakohumas bersatu dengan semangat golong gilig memberikan penjelasan  sebaik-baiknya mengenai keistimewaan DIY, khususnya mengenai kewenangan pertanahan dan tata ruang.

Hal ini penting untuk membuka kesadaran masyarakat bahwa Keistimewaan DIY itu tidak hanya berputar-putar pada Dana Keistimewaan (Danais). Selama ini, sebagian masyarakat masih menganggap Danais ibarat kue yang harus dibagi. Padahal pemahaman seperti itu tidak benar.

Dia juga berharap Bakohumas mampu memahami, dalam tanda kutip, asbabul nuzul, persoalan yang berhubungan dengan keistimewaan DIY.

Dengan demikian, penjelasan yang disampaikan ke masyarakat bisa tegas dan utuh. Sebaliknya, masyarakat juga harus bersikap proporsional. “Kita tidak ingin yang jelek diapik-apikke. Ning nek wis apik jangan dijelek-jelekkan,” kata Didik Purwadi.

Menurut dia, ada banyak hal yang perlu dipahami oleh jajaran humas di antaranya mengenai Sultan Ground (SG) dan Paku Alam Ground (PAG), tanah Tutupan di Imogiri, sebaran 13 kawasan keistimewaan maupun penataan pedestrian Malioboro.

Membacakan sambutan Kepala Diskominfo DIY Ir Rony Primanto Hari MT, Kabid Humas Diskominfo DIY Amiarsi Harwani SH MS menyampaikan, forum ini diharapkan dapat meningkatkan kelembagaan Hubungan Masyarakat yang kuat dan kompeten di DIY.

Diharapkan pula, para peserta dapat memahami dan mengerti kebijakan Pemerintah DIY tentang Tata Ruang Wilayah dan Pertanahan secara jelas, lengkap dan terperinci.

Undang-undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY pada pasal 7 ayat (4) mengatur mengenai kewenangan dalam urusan  keistimewaan, pada huruf (d) tentang pertanahan dan huruf (e) yang mengatur tentang tata ruang. (sol)