Ini Penyebab Banyaknya Warga Miskin di DIY

179
Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto dan Ketua Bappeda DIY Tavip Agus Rayanto menyampaikan keterangan pers terkait Perubahan APBD DIY 2018, Selasa (14/08/2018), di Gedung DPRD DIY. (sholihul hadi/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID – Jumlah warga miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga saat ini tercatat paling tinggi se-Jawa. Ternyata, salah satu sumber penyebabnya adalah faktor pendataan.

Hal itu disampaikan Kepala Bappeda DIY Tavip Agus Rayanto dalam konferensi pers terkait Perubahan APBD DIY 2018, Selasa (14/08/2018), di Gedung DPRD DIY.

“Di DIY ini khas. Saya analogikan ada program bedah rumah. Sebelumnya rumahnya jelek, dibantu kemudian jadi bagus. Apa kemudian tidak disebut miskin?” ungkapnya.

Didampingi Wakil Ketua DPRD DIY, Arif Noor Hartanto, Tavip menerangkan Pemerintah DIY sudah mengundang Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) untuk membahas persoalan tersebut.

Menurut dia, BPS memakai ukuran garis kemiskinan, misalnya di Kota Yogyakarta, dipatok pada angka Rp 440 ribu. Penjelasannya, dalam sebulan apabila ada keluarga membelanjakan uang kurang dari Rp 440 ribu maka disebut miskin.

“Pengeluaran sehari-hari itu dikonversi, sudah termasuk biaya sekolah, sewa rumah, beli sampo, rokok, pulsa. Jika setiap bulan mengeluarkan duit lebih dari Rp 440 ribu maka dianggap tidak miskin. Jadi jika panjenengan punya tabungan tapi ngirit makan, biaya listrik rendah dan pengeluaran per bulan Rp 400 ribu,  itu miskin,” jelasnya.

Dari pertemuan itu, lanjut Tavip, Kepala BPS menyarankan persoalan utama yang harus diatasi oleh Pemerintah DIY adalah membersihkan inklusif error yang mencapai 30 persen lebih. Artinya, mereka yang seharusnya tidak berhak menerima bantuan justru mendapatkan bantuan, atau sebaliknya.

Problemnya lagi, kata dia, kriteria penerima bantuan berdasarkan sistem musyawarah desa. Orang yang harusnya tidak masuk kriteria miskin dimasukkan jadi warga miskin.

Itu yang kemudian menimbulkan resistensi di berbagai daerah, tidak hanya di DIY. Terjadi perpecahan sosial, bahkan fenonemanya di level bawah lebih sering ada semacam ketidakpuasan. “Ya wis sing kerja bakti yang dapat duit dari program kemiskinan,” kata dia.

Tavip menegaskan, inilah pentingnya membenahi kesalahan data. Meskipun seeorang punya tabungan sangat banyak asalkan dia mampu membelanjakan uangnya cukup Rp 400 ribu sebulan, dari teori BPS, maka yang bersangkutan masuk kategori miskin.

Lebih parah lagi, garis kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul dibatasi Rp 277 ribu. Artinya, meski ada warga memiliki aset ternak sangat banyak jumlahnya asalkan pengeluarannya sebulan kurang dari Rp 277 ribu, maka disebut miskin.

Mestinya, teori yang benar adalah seseorang yang punya aset besar pola hidup berubah, misalnya makan di restoran, listrik yang dulu ngirit sekarang jadi besar. “Metodologinya seperti itu,” kata dia.

Arif Noor Hartanto menambahkan, sepertinya sebagian masyarakat DIY memang tidak terlalu gemar membelanjakan uangnya. “Kita ini selalu kalah dengan DKI Jakarta. HP ora apik sithik rasane gela. Cara hidup di sana (Jakarta),  sing penting nggaya sik. Rumahnya boleh di gang kecil berhimpitan tapi harus punya mobil,” kata dia.

Inung, panggilan akrabnya, menyarankan BPS maupun Pemerintah DIY tetap hati-hati dengan metodologi kemiskinan tersebut, supaya tidak bertabrakan dengan filosofi dasar di Jogja.

“Sejak anak-anak sudah diajari gemi nastiti ngati-ati. Di negara lain  spending money merupakan bagian dari kepuasan batin. Di DIY sebaliknya, menabung itu secara rohani lebih tenteram,” jelasnya.

Dia mengakui, sebagian masyarakat DIY sudah tidak lagi berpegangan pada filosofi itu. “Saiki rekasa suk ya rekasa, (duite) ditentekke saiki wae saiki.  Ngapa urip kok nggo rekasa. Niku biasane ibu-ibu lewu nek karo sing lanang galak banget,” kelakarnya. (sol)