Ini Penyebab Dana Desa Bermasalah

401
Edwin Kalampangan. (istimewa)

KORANBERNAS.ID – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kulonprogo, Edwin Kalampangan, menyatakan permasalahan dana desa di beberapa daerah termasuk Kulonprogo,  terjadi akibat Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mengerti regulasi penggunaan dana tersebut.

“Oleh karena itulah kami melakukan sosialisasi penggunaan dana desa kepada para kades dan perangkat desa. Kegiatan ini dilakukan secara nasional di seluruh kejaksaan se-Indonesia,” ungkapnya pada kegiatan sosialisasi, Kamis (24/08/2017), di Kejari Wates.

Adapun tujuannya untuk melakukan pengawasan program pemerintah yang menjadi prioritas yakni penyaluran Dana Desa yang kerap terjadi penyelewengan.

Saat ini pengawalan dan pengawasan penggunaan dana desa merupakan kewajiban kejaksaan bekerja sama dengan pemda serta inspektorat daerah (irda) sehingga kedua unsur ini dilibatkan dalam sosialisasi tersebut.

Kasi Intel Kejari Kulonprogo, Anang Zaki Kurniawan, mengungkapkan pihaknya akan menawarkan pendampingan ke masing-masing pemerintah desa.    Pendampingan nantinya terbagi dalam tiga tahap mulai  dari perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan.

“Kami berharap setiap kepala desa berkomitmen mau didampingi oleh Kejari serta Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kulonprogo,” ujar Anang Zaki.

Mengenai persoalan yang sering terjadi di desa-desa sehingga menimbulkan kerawanan, menurut dia,  pembuatan laporan merupakan tahap paling rawan.  Sering dijumpai di beberapa wilayah, program sudah selesai namun enggan membuat laporan sehingga menjadi sorotan.

Asisten Pemerintah dan Kesra Pemkab Kulonprogo, Arif Sudarmanto, berharap Kejari Kulonprogo dengan Irda Kulonprogo bisa bersinergi dan saling berkomunikasi.

“Irda Kulonprogo sebagai pengawas internal diharapkan segera menindaklanjuti dengan pengarahan dan pendampingan karena keterbatasan SDM di tingkat desa,  sebelum menjadi kasus,” kata dia.

Dari pantauan di lapangan, pengadaan material bahan pembangunan sangat rawan kolusi karena desa menerapkan penunjukan rekanan toko.

Kelompok masyarakat di pedukuhan tidak menerima dana pembangunan dari program yang disepakati, namun hanya menerima material hasil pengadaan tim di desa. (wid/sol)