Ini Permintaan Warga Soal Perdais Pertanahan

393

KORANBERNAS.ID –  Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menyatakan warga berharap sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) tentang kebijakan pertanahan perlu lebih ditingkatkan.

“Tujuannya agar warga bisa mendapatkan panduan kebijakan aturan serta informasi terkait tata cara perizinan pemanfaatan Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG) dengan benar,” ungkapnya, Minggu (10/12/2017).

Saat berdialog dengan Sukamto dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY beserta jajarannya, Eko mengemukakan DIY sudah memiliki Perdais Nomor 1/2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

“Dalam dialog, warga mengharapkan sosialisasi perdais agar ditingkatkan. Misalnya bagaimana mendapatkan kekancingan, Pemda perlu secara khusus melakukan sosialisasi standar pelayanan bersama Kasultanan dan Kadipaten. Bagaimana caranya, berala lama? Sebaiknya Pemda membuat aplikasi IT yang memudahkan sosialisasi Perdais Pertanahan ini kepada masyarakat selain dengan pertemuan secara langsung,” paparnya.

Dialog yang juga dihadiri Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Danang Rudyatmoko, kali ini merupakan bagian dari upaya penyerapan aspirasi dari pengurus RT/RW dan LPMK dan perwakilan warga se-Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta.

Baca Juga :  Gandung Pardiman Serukan Kader di Daerah Selamatkan Partai Golkar

Dalam forum Tanya jawab, Sugeng,  Ketua RW 01 Pandeyan Umbulharjo menanyakan sejumlah masalah yang menjadi perbincangan hangat saat ini terkait keterbatasan lahan pemakaman. Selain itu, juga nasib guru di DIY.

Sugeng merasakan kesulitan tatkala ada warga meninggal dunia. Termasuk ketika mantan ketua RW setempat meninggal dan kesulitan mendapatkan lahan pemakaman di wilayahnya.

“Kesulitan mendapatkan tempat pemakaman bagi warga di kota Yogyakarta ini butuh solusi. Lahan pemakaman makin sempit, jangan sampai warga kota kerepotan untuk urusan pemakaman, ada Dana Keistimewaan bisakah dimanfaatkan ke depan?” kata Sugeng.

Sebagai seorang guru,  dia juga menanyakan kesejahteraan dan nasib tenaga pendidik yang secara kelembagaan kewenangan beralih ke provinsi. Harus ada perhatian soal kesejahteraan bagi mereka.

Haryanto dari LPMK Giwangan mempertanyakan masalah penanganan kerusakan infrastruktur dan lingkungan akibat terjadinya bencana alam banjir di musim hujan saat ini.

Ada banyak kerusakan infrastruktur di kawasan DAS atau daerah aliran sungai. “Mohon penanggulangan dan perbaikan infrastruktur segera dikerjakan,” kata Haryanto.

Sukamto, pejabat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY menyatakan ada prosedur yang harus diperhatikan terkait dengan pengelolaan pertanahan. Urusan penerbitan sertifikat kepemilikan tanah menjadi kewenangan badan pertanahan nasional atau BPN.

Baca Juga :  Aksi Dorong-dorongan Warnai Pengosongan Lahan Bandara

Sementara urusan pemanfaatan tanah kasultanan (Sultan Ground) dan tanah kadipaten pakualaman (Pakualaman Ground) bisa digunakan oleh masyarakat untuk pemanfaatan ada beberapa kebijakan terkait dengan pelindungan, penggunaan dan pelepasan.

Penggunaan oleh masyarakat harus mendapatkan izin tertulis atau serat kekancingan dari kasultanan atau kadipaten.

“Jika ada permasalahan, silakan segera disampaikan ke kami.  Soal tata ruang terkait penggunaan tanah Keraton dan tanah Pakualaman, bisa dimanfaatkan untuk warga dengan mengurus perizinan sesuai ketentuan yang ada,” kata Sukamto.

Langkah sosialisasi perdais ke depan disebutkan memang harus lebih banyak dilakukan agar publik bisa memahami dengan baik.  Termasuk langkah menyelesaikan urusan pertanahan terkait konflik maupun pelanggaran atas pengelolaan pemanfaatan tanah SG maupun PAG yang bermasalah.

“Kalau ada penguasaan tanah SG dan PAG dan pemanfaatan tanpa izin sesuai aturan yang ada, kami di dinas pertanahan dan tata ruang yang akan bergerak, ” kata Sukamto. (sol)