Ini Saran Prof Sutaryo Terkait Aksi Teror Bedog

349
Prof Dr dr Sutaryo SpA(K) menghadiri raker Komisi A DPRD DIY, Senin (12/08/2018) membahas aksi terror Bedog.

KORANBERNAS.ID – Anggota Parampara Praja, Prof Dr dr Sutaryo SpA(K), memberikan saran untuk Pemerintah DIY dalam hal ini Gubernur DIY, supaya melakukan pemetaan terhadap gerakan radikalisme.

Saran tersebut disampaikan tatkala menghadiri rapat kerja (raker) Komisi A DPRD DIY, Senin (12/02/2018), terkait aksi teror penyerangan Gereja Santa Lidwina Stasi Bedog Sleman, Minggu (11/02/2018).

“Pemda DIY perlu menerapkan strategi jangka pendek, menengah dan jangka panjang,” ungkap Prof Sutaryo.

Bersama instansi terkait, Pemda harus bergerak memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai ideologi-ideologi internasional yang masuk Yogyakarta.

“Data itu dulu ada, termasuk nama orang dan organisasinya. Memang bukan barang yang mudah (diperoleh) tetapi mohon diupdate dan Pak Sultan mohon diberikan data itu,” kata dia.

Pemda tidak perlu bergerak sendiri melainkan bisa menggandeng 129 perguruan tinggi di provinsi ini. Apabila pembinaan Ideologi Pancasila dikombinasikan dengan program serta kegiatan Jaga Warga atau Sinau Pancasila, diyakini gaungnya semakin menggelora.

Demikian pula, koordinasi dengan Kementerian Agama tidak boleh kendor mengingat di DIY terdapat 7.000 tempat ibadah dari berbagai agama.

Seraya menyampaikan ungkapan prihatin dan menyayangkan terjadinya aksi teror Bedog, Prof Sutaryo menegaskan, penanganan teror bukan tanggung jawab pemerintah saja.

Baca Juga :  Ruang Operasi Bakal Lengkapi PDHI

Fakta sosial di masyarakat saat ini, ada kecenderungan warga masyarakat bersikap egois. Gotong royong maupun tegur sapa dengan tetangga sepertinya semakin berkurang.

“Setiap RT dan RW perlu mengetahui persis kegiatan warganya untuk mencegah jangan sampai ada orang-orang yang anti Pancasila dan NKRI. Pak RT dan Pak RW dan Jaga Warga juga ikut tanggung jawab karena kelompok ini intinya tidak setuju dengan NKRI berdasarkan Pancasila,” ujarnya kepada wartawan.

Jadi incaran

Raker kali ini dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto. Tampak hadir Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto dan anggota Komisi A antara lain Slamet, Subarno,  Albani dan Edi Susila. Sedangkan dari eksekutif hadir Asisten Keistimewaan DIY Didiek Purwadi, jajaran Kesbangpol maupun Satpol PP.

Menanggapi saran Prof Sutaryo, Albani sepakat Jogja sepertinya menjadi incaran. Inilah saatnya masyarakat mulai dari tingkat RT hingga ormas untuk tanggap dan peduli.

Slamet menambahkan, teror datangnya tidak terduga dan selalu mengagetkan apalagi terjadi di Yogyakarta. Dia mendukung saran Prof Sutaryo segera ada konter balik supaya tidak ada kesan dan berkembang stigma Jogja itu lemah.

Baca Juga :  Kepala Desa Tidak Perlu Merasa Takut

“Sebetulnya ini bukan murni tanggung jawab Pemerintah DIY tetapi porsinya lebih banyak ke petugas keamanan. Jangan-jangan Satpol PP DIY kurang bisa bergerak karena kekurangan dana. Kalau seperti ini, kan kami ikut, minimal menanggung dosanya,” kata Slamet.

Menurut dia, operasi ketertiban administrasi kependudukan penting dilaksanakan. “Memantau dan mendata orang asing itu lebih mudah dan pelaku teror itu pasti tidak ujug-ujug datang,” ujarnya.

Sedangkan Arif Noor Hartanto mendorong langkah-langkah Pemerintah DIY memaksimalkan deteksi dini guna mencegah aksi kekerasan yang mengarah teror. “Sepertinya kita (DIY) selalu kelimpe terus,” kata Arif.

Sementara Edi Susila yakin aksi teror Bedog bukan masalah politik semata-mata seperti anggapan sejumlah pihak selama ini. Sebagai gambaran, di negara-negara maju termasuk Amerika  Serikat (AS), di sana sering terjadi aksi bar-bar penyerangan sekolah maupun tembakan senjata ke arah kerumunan dengan jumlah korban sangat banyak.

Eman-eman kalau (dalam masalah ini) negara disalahkan, yang penting jangan sampai terpancing provokasi oknum jahat. Konsolidasi kita harus makin kuat,” kata Edi. (sol)