Ini Saran Wabup Trenggalek Sikapi Pilpres 2019

62
Wabup Trenggalek Muhammad Nur Arifin (kiri) dan Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto, Minggu (16/09/2018). (sholihul hadi/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID – Tatkala para kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati dan walikota di Indonesia sedang galau sehubungan dengan perhelatan politik Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, Wakil Bupati (Wabup) Trenggalek Muhammad Nur Arifin atau Mas Ifin menyarankan mereka perlu bersikap bijak.

Dari kacamata sesama kepala daerah, para pucuk pimpinan daerah di Indonesia perlu berpikir jauh ke depan demi mempertahankan keberlangsungan program supaya tidak terhenti di tengah jalan.

“Demi kepentingan bangsa, teruskan apa yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Saya bisa memahami psikologi kepala daerah ketika kebijakannya berubah, ujung-ujungnya dia tidak bisa melaksanakan performance yang maksimal di masyarakat,” ungkapnya, Minggu (16/09/2018), di Hotel Mawar Indah Yogyakarta.

Didampingi Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto, wakil bupati termuda di Indonesia yang baru berusia 28 tahun dan pada Februari 2019 dilantik sebagai Bupati Trenggalek menggantikan Emil Dardak ini datang khusus ke Yogyakarta guna menghadiri undangan dari GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) DIY.

Dia menegaskan, karena Garis-garis Besar Haluan Negara (GHBN) sudah tidak ada lagi, setiap periodisasi pergantian kepemimpinan nasional dipastikan coraknya berubah drastis. “Dari sudut pandang saya sebagai wakil bupati keberlangsungan inilah yang jadi problem,” ungkapnya.

Sedangkan yang paling merasakan dampaknya adalah birokrasi. Pergantian kepemimpinan selalu mempengaruhi psikologi jajaran pegawai negeri sipil (PNS).

“Program sudah dijalankan sekian tahun,  begitu ganti presiden maka ganti lagi. Padahal menyiapkan regulasi itu tidak gampang, belum lagi harus mengubah implementasi,” paparnya.

Contoh yang paling jelas adalah pasca program PNPM era Presiden SBY. Hampir di semua kecamatan, termasuk Trenggalek Jawa Timur,  terdapat dana eks PNPM tidak bisa lagi digunakan.

“Ini contoh saja. Setelah ganti Pak Jokowi banyak membangun inrakstruktur yang dibiayai dari investasi, sukuk, obligasi dan pinjaman luar negeri,” kata dia.

Mas Ifin menambahkan para kepala daerah perlu mempertimbangkan kerberlangsungan program ke depan, sekaligus  perlu dijadikan pertimbangan untuk masyarakat.

Hal ini mengingat turbulensi pergantian kepemimpinan itu tidak gampang dan juga memacu kerja birokrasi itu tidak gampang.

Berarti Pak Jokowi harus lanjut dua kali periode? “Masyuk Pak Eko,” sergah Mas Ifin menjawab pertanyaan wartawan.

Baca Juga :  Lomba Poskamling Ciptakan Keamanan

Menanggapi hal itu, Eko Suwanto menyatakan Pemilu 2019 harus didorong bersama-sama supaya berlangsung secara bermartabat, berbudaya dan menggembirakan.

“Ciri-ciri Pemilu bermartabat adalah tidak ada hoaks dan fitnah. Kami harapkan partisipasi kaum muda. Pemilu 2019 merupakan momentum penting bagi rakyat untuk menggunakan kedaulatan politiknya,” ungkap Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY ini.

Anggota DPRD DIY dari dapil Kota Yogyakarta ini menambahkan, daftar pemilih Pemilu 2019 di DIY sejumlah 2,6 juta jiwa. Hanya saja data tersebut belum sempurna. Masih ada 51 ribu pemilih pemula yang perlu difasilitasi perekaman e-KTP. “Tidak boleh ada yang tercecer,” tandasnya.

Selain itu, juga masih ada 380 ribu mahasiswa di Jogja yang perlu difasilitasi namun demikian jika mereka menggunakan hak pilihnya di daerah asal, disilakan.

Soal kampanye yang dimulai 23 September 2018 dia berharap bisa menggembirakan rakyat agar memilih pemimpin dengan gembira.

Khusus DIY, kampanye tidak boleh berlangsung brutal. Jangan sampai seperti kampanye Pilkada di Jakarta. “Kampanye Pemilu di DIY harus berbudaya,” tegasnya.

Gerakan mahasiswa

Dalam kesempatan itu, Muhammad Nur Arifin yang juga Ketua Taruna Merah Putih Jatim serta Ketua DPD KNPI Jatim ini berbagi  pengalaman soal gerakan mahasiswa era milenial.

Background saya adalah mahasiswa yang kena DO (Drop Out) dari Universitas Airlangga. Nggalek iku mesakke. Mestinya yang pantas memimpin Trenggalek itu sarjana dari UGM atau UI,” ujarnya berkelakar.

Suami dari Novita Hardini Mochamad ini berpesan anak-anak muda jangan takut terjun ke politik. Yang dia maksud adalah politik sosial dan kemasyarakatan.

“Sekarang ini anak-anak muda bicara politk tapi sebatas politik elektrolal, mestinya politik sosial dan kemasyarakatan yang harus diambil,” ujarnya.

Dia mengatakan, Pemilu 2019 ibarat pintu yang akan mengantarkan Indonesia menuju pintu yang sebenarnya yaitu momentum 100 tahun Indonesia merdeka. “Kenapa saya ke mana-mana rela diundang mahasiswa dan ditanya kok pada umur 25 tahun sudah menjadi wakil bupati,” kata dia.

Beragam pertanyaan tersebut dia jawab sebenarnya pada usia 25 tahun menjadi pemimpin daerah itu bukan suatu kehebatan tetapi justru kemunduran.

Baca Juga :  Ini Caranya agar Lansia Tidak Malas Periksa

Sebagai perbandingan, sejarah mencatat dokter Soetomo pada usia 19 tahun sudah terjun ke pergerakan kemerdekaan Indonesia. Presiden Soekarno pada usia 27 tahun sedangkan organisasi pergerakan Jong Java rata-rata diisi oleh pemuda berusia 17 tahun.

“Ini pesan saya untuk GMNI Jogja. Mahasiswa tidak perlu takut memperjuangkan revolusi dari atas ke bawah. Anda bisa menjadi bagian untuk menentukan kebijakan. Ayo kita ciptakan situasi agar anak muda merasa nyaman dan tidak apatis politik,” ajaknya.

Para mahasiswa sebenarnya orang-orang yang terhormat karena tidak semua masyarakat Indonesia memiliki kesempatan menjadi mahasiswa.

“Dulu ada teori kesadaran kelas, ada rakyat, pejabat, mahasiswa dan pemuda yang berkuasa dan berhak menuntut. Sekarang gerakan mahasiswa harus lebih elegan. Sebagai seorang akademisi kenapa nggak saya terapkan ilmu saya,” tambahnya.

Baginya, aksi paling elegan yang dilakukan oleh mahasiswa adalah bukan lagi turun jalan tetapi menyentuh pemerintah tanpa harus menuntut.

“Di Trenggalek tidak ada aksi turun jalan tetapi kita lebih obyektif dan membuat sekolah tani. Boleh turun jalan tetapi bukan berkesan membuat onar tetapi terlihat elegan,” kata dia.

Di kabupaten itu pula, Mas Ifin membuat program Festival Gagasan Publik. Melalui seleksi dan adu program, gagasan terbaik  kemudian dianggarkan dengan APBD.

“Komunitas yang punya ide MoU dengan Bappeda dan kita lombakan. Ayo kita selesaikan bareng, apa idemu,” tambahnya.

Ibarat gunung api, gagasan adalah magma yang bisa menjadi ledakan. Inilah pentingnya anak-anak muda diberikan wadah supaya magma tidak menjadi ledakan tetapi menjadi mineral yang bisa dimanfaatkan untuk kekuatan policy (kebijakan).

Mas Ifin berharap, Yogyakarta yang memiliki banyak kaum intelektual muda perlu diberikan wadah. “Pemerintah sudah ada wadah Musrenbang. Berapa intelektual muda dan perwakilan mahasiswa yang dilibatkan?” ujarnya bertanya.

Eko Suwanto yang juga alumnus GMNI Yogyakarta menambahkan, gerakan mahasiswa tidak boleh dinodai oleh kekuatan politik dan diperalat. “Saya dulu lama jadi demonstran, lebih banyak pegang megafon daripada belajar,” ujarnya berkelakar. (sol)