Jabar Akan Periksa Kesehatan Pemudik dari Zona Merah COVID-19

74
Ridwan Kamil saat mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Joko Widodo terkait antisipasi mudik melalui video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (2/4/20). (Humas Pemprov Jabar)

KORANBERNAS.ID, BANDUNG–Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengikuti Rapat Terbatas bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, terkait antisipasi mudik melalui video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (2/4/20).

Usai ratas tersebut, Kang Emil-sapaan Ridwan Kamil  mengatakan, bahwa pihaknya akan memberlakukan prosedur tetap atau protap kesehatan di terminal, bandara, dan stasiun.

“Kepada mereka yang bepergian mudik, maka kedatangan di terminal atau di point of entry akan dilakukan pengecekan. Dan mereka yang bergejala, akan dilakukan rapid test dan dipisahkan . Ini untuk memastikan orang yang datang adalah orang-orang yang sehat,” kata Kang Emil.

Kang Emil menjelaskan, akan ada beberapa risiko bagi warga Jabar yang memaksakan diri untuk mudik. Seperti berstatus ODP (Orang Dalam Pemantauan) setibanya di kampung halaman, dan diwajibkan untuk karantina mandiri selama 14 hari.

“Tentunya kepada mereka yang sudah keburu pergi dari Jakarta dan sekitarnya menuju kampung halaman, anda punya risiko. Pertama, menjadi status ODP. Dengan status ODP, anda wajib karantina diri selama 14 hari. Kalau ketahuan tidak melakukan karantina diri, maka polisi akan mengambil tindakan dengan pasal membuat sebuah potensi yang membahayakan kesehatan dan keselamatan warga,”jelasnya.

Emil juga memaparkan beberapa kasus penularan COVID-19 akibat mudik di sejumlah daerah di Jabar.

“Satu lansia positif COVID-19 di Ciamis gara gara didatangi oleh anaknya dari Jakarta. Dan satu suami sekarang bersedih karena istrinya positif COVID-19, karena istrinya itu bekerja di Jakarta memaksakan mudik pulang ke Bandung. Dua cerita ini adalah sebuah kekhawatiran yang nyata. Maka, sebaiknya tidak mudik, karena sudah dijamin oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat. Sayangi orang tua kita, sayangi keluarga kita dengan tidak melakukan mudik,” kata Kang Emil.

Dirinya mengimbau warga Jabar yang berada di perantauan untuk tidak mudik. Selain itu, warga Jabar yang merantau di Jakarta, akan mendapatkan insentif dari Pemdaprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat.

“Mereka yang tidak mudik jangan khawatir. Khususnya yang di Jakarta, karena akan ada insentif dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat lewat Kementerian Sosial dalam bentuk anggaran tunai ataupun pangan. Jadi tidak ada alasan mudik karena tidak punya uang di Jakarta,” papar Emil.

Presiden RI dalam ratas tersebut menyampaikan beberapa opsi kebijakan yang bisa diambil kementerian atau pemerintah daerah. Hal tersebut sebagai bentuk antisipasi mudik di tengah pandemi COVID-19.

“Saya melihat untuk mudik dalam rangka menenangkan masyarakat, mungkin bisa dengan alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari untuk hari raya. Ini mungkin bisa dibicarakan. Kemudian yang kedua, memberikan fasilitas arus mudik bagi masyarakat pada hari pengganti tersebut.

“Mungkin juga di kemudian hari menggratiskan tempat-tempat wisata yang dimiliki daerah,” katanya.

Selain itu, Presiden juga meminta penyaluran bantuan perlindungan sosial sebagai stimulus ekonomi untuk membantu warga yang bertahan khususnya yang ada di Jakarta. Hal itu sebagai langkah antisipasi agar masyarakat tidak mudik.

“Kemudian intervensi di tengah, yaitu pembatasan pergerakan orang, skenario jaga jarak yang aman sesuai dengan protokol kesehatan. Dan dengan kedisiplinan yang kuat, saya kira akan memberikan pengaruh besar terhadap jumlah yang positif COVID-19 ini,” ucapnya.(*)