Jadikan Antikorupsi Komitmen Bersama

138
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengisi ceramah tentang Pancasila di Badan Diklat DIY. (istimewa)

KORANBERNAS.ID — Praktik Pancasila dalam kebijakan pembangunan dan penganggaran ditandai dengan komitmen antikorupsi. Semangat tersebut perlu menjadi komitmen bersama penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan dapil Kota Yogyakarta, Eko Suwanto, saat memberikan ceramah di hadapan Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Kamis (05/07/2018), di Badan Diklat DIY.

Di depan peserta yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia di antaranya DIY, Kalteng dan Sulawesi Utara, Eko Suwanto menyampaikan salah satu jalan praktik kebijakan yang bisa dikerjakan adalah langkah mewujudkan penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan rakyat, upaya nyata menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan serta gini rasio wajib dijalankan dalam setiap penyusunan kebijakan pembangunan.

“Kita punya Pancasila sebagai dasar negara, ini harus jadi landasan setiap kebijakan publik. Ini bermakna pemerintah negara Indonesia sesuai konstitusi berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Eko Suwanto.

Baca Juga :  DPRD Perintahkan Bongkar Shelter Pusat  Kuliner

Untuk konteks DIY, Eko Suwanto memberikan contoh implementasi kebijakan pembangunan harus selaras sesuai UU 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.
Tiap kebijakan pembangunan mengacu pada pasal 5 UU Keistimewaan yang dengan tegas dan jelas menyebutkan tujuan pengaturan keistimewaan DIY.

“Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Wakil Ketua DPD Perjuangan DIY ini.

Menurut dia, menciptakan pemerintahan yang baik dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta, merupakan warisan budaya bangsa.

Eko Suwanto menambahkan saat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan bisa dijalankan maka upaya mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat bisa diwujudkan melalui kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pengembangan kemampuan masyarakat.

Baca Juga :  Kemana-mana Promosikan Pelayanan Kesehatan

“Terkait kebijakan pembangunan kita dukung Gubernur DIY untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman rakyat. Kita juga berkomitmen mengawal kebijakan pembangunan dan penganggaran yang menjadi perwujudkan praktik Pancasila,” kata Politisi Muda PDIP ini.

Praktik Pancasila dalam kebijakan pembangunan dan penganggaran ditandai dengan komitmen antikorupsi, komitmen wujudkan lapangan kerja, tingkatkan pendapatan rakyat, turunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan serta gini rasio.

“Melalui forum ini, kita harapkan peserta diklat dapat mempraktikkan Pancasila dalam kebijakan pembangunan di wilayah masing masing sehingga terwujud kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,” kata Alumni S2 MEP UGM itu. (sol)