Jaga Desa Supaya Tidak Jadi Medan Tempur Ekonomi dan Politik

149

KORANBERNAS.ID – Indonesia memiliki lebih dari 75 ribu desa. Artinya mayoritas masyarakat negeri ini tinggal di wilayah perdesaan. Supaya desa tidak terus menerus menjadi medan tempur bagi kepentingan politik, ekonomi maupun sosial dan budaya, keberagaman di desa harus tetap terjaga.

“Desa itu seksi bagi ekspansi pasar ekonomi. Semua produk larinya ke desa, dari bangun tidur sampai tidur  lagi,” ungkap Nurhadi MPA, Asisten Wakil Rektor 3 Universitas Proklamasi (UP) 45 Yogyakarta.

Kepada koran ini beberapa waktu lalu, dia menyampaikan medan tempur di desa sekarang ini bukan hanya soal ekonomi tetapi juga ideologi, agama bahkan sudah sampai pada pemaksaan kehendak.

“Semua sudah merembet ke desa, bagaimana sekarang antar-anggota masyarakat tidak mengakomodir lagi keberagaman menjadi kebersamaan. Saya simpulkan fundamentalisme sudah merambah ke lingkup desa,” kata dia.

Baca Juga :  Internasionalisasi Kampus Siapkan Warga Global

Terkait dengan pembangunan karakter masyarakat desa, lanjut dia, sekarang ini relasi yang dibangun di antara anggota masyarakat bukan lagi saling percaya tapi distrust.

“Gotong royong sangat susah. Kalau saya nanti mengurusi bareng-bareng saya dapat apa,” ujarnya mencontohkan.

Lahirnya Undang-undang  No 4 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat membentuk kembali karakter Pancasila di desa-desa.

Dia sulit membayangkan, ibarat organ tubuh manusia dalam kondisi 80 persennya sakit, apabila terjadi pada masyarakat desa lantas bagaimana keadaaan masyarakat Indonesia ke depan nantinya.

Solusi

Mengingat pentingnya desa bagi konstelasi ekonomi, politik dan sosial buaya, Nurhadi menyampaikan perlu segera dicarikan solusi. Salah satu caranya adalah menggerakkan anak-anak muda kembali ke desa dan membangun desanya.

Baca Juga :  Berbusana Batik, Bupati “Nyeblok” ke Sawah

“Jangan semua menerapkan ilmu pergi (dari desa), tapi harus ada yang menerapkan ilmu pulang membangun desa,” ungkap dia.

Diharapkan pula anak-anak muda bersama stakeholder bisa membentuk desa yang memiliki karakter Pancasila dengan lima silanya itu.

Dia mengakui, bagaimana pun masing-masing desa punya adat istiadat dan potensi yang tidak bisa disamaratakan. Dengan demikian, pembangunan harus sesuai dengan potensi lokal masing-masing desa, sehingga tercipta desa yang mandiri, mengakar ke bawah tidak lagi ke atas.

Inilah pentingnya membangun kembali tatanan di desa dengan menghidupkan tata kelola desa berdasarkan ideologi Pancasila. “Kita ingin mengembangkan tiga hal yaitu politik, ekonomi dan sosial budaya dimulai dari anak muda,” tegasnya. (sol)