Jelang Mutasi, Pejabat Tak Perlu Resah

230

KORANBERNAS.ID –– Rencana Bupati Purbalingga, Tasdi, akan melakukan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, membuat sejumlah pejabat resah. Sejatinya mutasi adalah hal biasa. Mutasi jabatan tak perlu membuat para pejabat resah. Mereka harus siap.

“Mutasi pejabat merupakan proses biasa. Tujuannya untuk peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” kata Tasdi, di hadapan para pejabat dalam acara Pemberian Penghargaan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di Pendapa Dipokusumo, Kamis (14/12/2017).

Mengenai rencana mutasi pejabat Eselon II yang sedianya dilaksanakan akhir Nopember lalu namun belum terlaksana, bupati tidak menjelaskannya.

Menurutnya mutasi dan promosi kemungkinan akan dilaksanakan Januari mendatang. “Tidak perlu resah. Di manapun harus siap bekerja,” ungkapnya.

Dia mengatakan mutasi dan pengisian jabatan di Eselon II dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah.

Sejak dilantik menjadi bupati pada 17 Februari 2016, dia pertama kali mengadakan penataan pejabat dengan melantik Wahyu Kontardi sebagai Sekda pada  28 Oktober 2016. “Untuk mutasi pejabat Eselon II ini sudah kami konsultasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN),” terangnya.

Berdasarkan penelusuran,  terdapat empat jabatan di jajaran Eselon II yang saat ini masih kosong. Masing-masing Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dipendukcapil), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Staf Ahli Bupati.

Beberapa pejabat Eselon II dikabarkan akan dimutasi ke posisi lain dan ada juga yang diminta mengisi pos jabatan Eselon II yang kosong tersebut.

Termasuk di antaranya jabatan Staf Ahli Bupati. Kondisi tersebut membuat mereka khawatir. Karena ada anggapan jabatan Staf Ahli kurang strategis.

Sekda Wahyu Kontardi mengatakan jabatan Kepala Dipendukcapil  Kepala Satpol PP sejak penataan pejabat awal tahun 2017 memang dikosongkan.

Karena berdasarkan hasil fit and proper test tidak ada pejabat yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan itu. “Sehingga untuk sementara bupati menunjuk Pelaksana Tugas (Plt),” ungkapnya.

Sedangkan jabatan Kepala DLH kosong menyusul pejabat lama memasuki masa pensiun. Sementara satu jabatan di Staf Ahli Bupati kosong karena pejabat lama meninggal dunia.

Pengisian dan mutasi ini akan menjadi mutasi tahap pertama. “Selanjutnya akan dilakukan pengisian jabatan untuk jabatan Eselon II dan eselon di bawahnya yang kosong melalui mekanisme promosi,” ujarnya.(sol)