Jika Airlangga Pimpin Golkar, Tukang Goreng Mahar Pilkada Wassalam

250

KORANBERNAS.ID –  Ketua DPD Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) DIY yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar DIY, Drs HM Gandung Pardiman MM, menyatakan apabila Airlangga Hartato (AH) terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar, maka rekomendasi calon yang maju ke pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak lagi pakai mahar.

Karena itu, musyawarah nasional (munaslub) untuk menggantikan posisi Setya Novanto harus segera digelar. “Munaslub adalah sebuah keniscayaan. Langkah selanjutnya adalah memilih ketum. Kita harus  ramai-ramai memilih Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar. Dijamin penuh kalau Airlangga Hartato jadi ketum maka tidak ada lagi perdagangan mahar,” kata Gandung Pardiman, Kamis (30/11/2017).

Baca Juga :  Temanggung Mencari Atlet Voli Potensial

Bahkan, lanjut dia, tidak ada lagi calo-calo rekomendasi. ”Tukang goreng mahar pasti wassalam. Jika AH jadi ketum, demokrasi di tubuh Golkar ditumbuhkan kembali,” tandasnya.

Menurut dia, AH merupakan sosok yang tepat saat kondisi Golkar terpuruk seperti ini, tatkala Golkar dipersepsikan lekat dengan korupsi. Apalagi track record AH tidak pernah urusan dengan KPK, polisi maupun kejaksaan. Dia kader Golkar yang bersih.

“Salah satu kunci penting adalah AH didukung oleh Jokowi maupun Jusuf Kalla. Hal ini penting karena antara presiden dan wakil presiden kompak satu sikap mendukung AH jadi ketum Golkar,” tambahnya.

Dia mengatakan, Golkar daerah mayoritas mutlak memilih AH. Demikian pula Hastakarya tidak ragu lagi mendukung AH menjadi ketum Golkar. “Lengkap sudah kekuatan AH menjadi ketum Golkar,” ujarnya.

Baca Juga :  Ini Cara Seniman Banyumas Membingkai Nusantara

Seperti diketahui, Airlangga Hartarto yang menjabat Menteri Perindustrian sejak 27 Juli 2016 itu merupakan alumnus Jurusan Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM). Dia juga pernah menjabat Ketua Keluarga Alumni Fakultas Teknik UGM (KAGAMA) pada 2003. Sebelum jadi menteri, Airlangga adalah anggota DPR RI. (sol)