Jutaan Potensi Pajak Hilang Akibat Reklame Liar Marak

206

KORANBERNAS.ID – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kulonprogo berusaha menangani banyaknya reklame tak berizin yang dipasang di kabupaten tersebut.

Pelaksana Tugas Kepala Sat Pol PP Kulonprogo,  Duana Heru Supriyanto, menyebutkan reklame liar tersebut selain tidak berizin juga marak dipasang di tempat yang tidak semestinya.

“Di lapangan bisa dikatakan tidak tertata. Ada yang tidak berizin. Ada yang katanya dipasang sudah minta izin, namun tidak ada stiker izinnya. Ada yang dipasang di tempat tidak semestinya. Kan ada aturan, mana saja yang boleh dipasangi dan mana yang tidak boleh dipasangi reklame,” tutur Duana.

Tempat larangan pemasangan reklame adalah pohon, tiang listrik, rambu lalu lintas dan tiang sambungan telepon serta tempat sejenis itu. “Pedoman kami, bila reklame tidak ada stikernya ya kami copot”  katanya, Selasa (12/09/2017).

Selama sepekan, Satpol PP berhasil menjaring ribuan reklame serta spanduk. “Reklame berukuran besar belum dapat kami copot. Kami belum memiliki alatnya,” katanya.

Baca Juga :  Pengumuman, Rusak Pagar Bandara Diancam Pidana

Pajak hilang

Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah (DKAD) Kulonprogo, Rudiyatno, menjelaskan  pemasangan reklame sudah diatur Perda dan harus izin. Pengurusan izin reklame membawa konsekuensi biaya retribusi yang disetor ke PAD Pemkab Kulonprogo. Selanjutnya, pendapatan asli daerah tersebut digunakan untuk dana pembangunan.

Menurut dia, reklame liar yang bertebaran menyebabkan jutaan rupiah pendapatan pajak reklame hilang. Walaupun besaran pajak terhitung murah, namun apabila diakumulasi maka kerugian yang ditimbulkan tidak sedikit.

Tarif retribusi reklame itu sendiri besarnya tergantung ukuran reklame serta lokasi pemasangan berada di daerah strategis atau tidak. Berbeda ukuran dan tempat, maka pajak yang harus dibayar juga berbeda.

Tarif reklame dipatok mulai dari Rp 20.000 hingga Rp 25 juta per periode waktu pemasangan, sedangkan spanduk berkisar Rp 150.000. Harga bisa semakin mahal, apabila reklame dipasang di seputar ruas Karangnongko, depan terminal Wates maupun jalan-jalan besar di dalam kota.

Baca Juga :  Perempuan Harus Mampu Berperan Atasi Bencana

Maraknya reklame tak berizin sangat disayangkan. Itu artinya pemasang reklame kurang mentaati aturan. Selain itu, kegiatan pembangunan juga berkurang karena dana retribusi reklame tidak masuk.

“Setelah tidak ada reklame rokok, target PAD retribusi reklame Kulonprogo dikurangi, pada tahun 2017 ini besarnya ratusan juta,” ujarnya.

Yang juga menjadi dilema adalah banyaknya  reklame komersial dipasang di jalan-jalan nasional di wilayah Kabupaten Kulonprogo.

“Ada banyak reklame berukuran besar di sana, tapi kami tidak bisa mengelola pendapatan dari pemasangannya,” tuturnya.

Penertiban reklame yang dilakukan Sat Pol PP diharapkan membuat para pemilik reklame memenuhi kewajiban mereka membayar pajak, agar bisa turut berkontribusi meningkatkan pendapatan daerah.

Dia menjelaskan, pada 2017, target pendapatan pajak reklame ditetapkan Rp 428,1 juta. Jumlah ini lebih rendah dibanding target 2016 yang mencapai Rp 551 juta. Hingga Agustus 2017, pajak reklame terealisasi Rp 199,89 juta. (wid)