Kades Aceh Besar Bimtek Optimalkan Pembangunan Desa

329
Kades Aceh Besar mengikuti bimtek di Hotel Pessona Tugu, Senin (09/10/2017). (dwi suyono/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Pemahaman yang utuh serta komprehensif untuk berbagai peraturan serta Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sangat penting dilakukan. Hal itu akan berdampak pada maksimalnya pembangunan di desa.

“Aparat pelaksana pembangunan dapat melaksanakan pembangunan pedesaan sesuai seperti apa yang direncanakan bila memamahi peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku,” ujar Tukiran, Ketua Lembaga Kajian Pengembangan Otonomi Daerah (LKPOD) dalam Bimbingan Teknis (bimtek) Kepala Desa dan Perangkat Desa Kecamatan Indra Puri, Kabupaten Aceh Besar di Hotel Pessona Tugu Yogyakarta, Senin (9/10/2017).

Pemahaman UU tersebut, menurut Tukiran bisa dilakukan dalam berbagai upaya. Salah satunya melalui bimtek untuk memperluas pengetahuan dan wawasan perangkat desa akan penerapan UU Desa. Dengan demikian berbagai program dan regulasi bisa dilaksanakan tepat sasaran.

Baca Juga :  Ketua RT dan RW di Purworejo akan Berhonor

Dicontohkan Tukiran, kali ini sebanyak 109 kepala dan perangkat desa dari Kecamatan Indra Puri, Aceh Besar mengikuti bimtek untuk mendapatkan bekal ketrampilan dan pemahaman tentang pengelolaan dana desa yang ada saat ini.

“Kegiatan ini diharapkan diharapkan membuat para kepala desa yang mengikuti bimtek bisa semakin percaya diri dalam mengelola dana desa,” tandasnya.

Dia menambahkan, para kepala desa juga akan melakukan studi banding ke sejumlah kelompok ternak dan petani di Bambanglipuro, Bantul serta Desa Ponggok Klaten Jawa Tengah. Di kedua wilayah itu, mereka studi banding tentang pemberdayaan dan pengelolaan ternak  dan lumbung padi.

Kades Aceh Besar peserta bimtek.

Sementara Ikhsan Sanubari dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengungkapkan perencanaan dan pembangunan serta sistem dan peraturannya harus dipahami secara utuh. Dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam aplikasi dan implementasi peraturan dan perundangan.

Baca Juga :  Usaha Terpuruk karena Jalan Daendels Ditutup

“Filosofi peraturan dan perundangan juga harus dipahami dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan subyek pembangunan,” ungkapnya.

Pemerintah saat ini mengeluarkan dana desa sebagai bentuk pengakuan negara terhadap desa. UU Nmor 6 tahun 2004 sebagai implentasi upaya pemerintah dalam memberikan kelengkapan payung hukum bagi pengembangan desa.

“Dana desa harus dipergunakan untuk program produk unggulan desa serta pemberdayaan seperti bumdes serta yang lainnya,” imbuhnya. (yve)