Kades Jangan Ragu Gunakan Anggaran

360
Kepala Desa dengan tekun mengikuti acara sosialisasi dana desa dan TP4 di Aula Rumah Dinas Bupati, Senin (28/08/2017). Kegiatan ini diprakarsai Kejaksaan Negeri Temanggung. (Endri Yarsana)

KORANBERNAS.ID–Kepala Kejaksaan Negeri ( Kajari ) Temanggung F Juwariyah, SH meminta kepada para  kepala desa se-Kabupaten Temanggung agar tidak takut dan ragu dalam menggunakan anggaran dana desa. Pihaknya siap memberikan pengawalan hukum agar pemanfaatan dana desa berjalan sesuai ketentuan sehingga para kepala Desa tidak tersandung masalah hukum.

Hal itu ditegaskan Kajari F Juwariyah, SH dalam acara sosialisasi dana desa dan Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dalam rangka mengawal dan mengamankan implementasi dana desa, Senin (28/08/2017) di Aula Rumah Dinas Bupati komplek Pendopo Pengayoman Temanggung. Hadir dalam acara tersebut Bupati HM Bambang Sukarno, Kepala Inspektorat Cuk Sugiarso, Asisten Pemerintahan Suyono dan pejabat terkait serta diikuti para camat dan para kepala desa se Kabupaten Temanggung.

Kajari mengemukakan, anggaran dana desa diberikan untuk mempercepat pembangunan segala bidang di desa agar semakin maju dan berkembang. Sasaran akhir terwujudnya peningkatan kesejahteraan masarakat. Hal itu selaras dengan program pemerintah yang menjalankan program pembangunan dari pinggiran yakni dari desa. Oleh karena itu diminta kepada para kepala desa agar mempelajari dan memahami aturan tentang pengelolaan dana desa. Hal itu mutlak dilakukan supaya dana desa dapat dikelola secara baik dan benar sehingga tidak terjadi penyimpangan yang berimplikasi hukum.

Menurutnya dana desa dengan besaran rata-rata Rp 1 miliar per desa, mesti dikelola dengan baik agar tepat sasaran guna meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa dana desa harus tetap dilanjutkan karena bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meratakan pembangunan di desa. Persoalannya masih ada yang kurang baik, diperbaiki pengawasan, penyaluran dan pemanfaatan penggunaannya.

“Kades harus hati-hati dalam memanfaatkan dana desa yang merupakan uang negara sesuai aturan supaya aman tidak terjadi penyimpangan. Maka dari itu pelajari dan pahami  aturan-aturannya. Pasalnya bila sampai ada penyimpangan maka otomatis akan menjadi persoalan hukum yang tidak menutup kemungkinan menjadi kasus korupsi,“ pintanya.

Dikemukakan  untuk  meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengunaan anggaran dana desa, pihak Kejaksaan siap memberikan pengawalan hukum kepada Pemerintah Desa. Pengawalan hukum akan dilakukan oleh Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) mulai dari proses  perencanaan sampai pelaksanaan secara gratis. Oleh karena itu kepada desa-desa yang menginginkan pengawalan diharapkan untuk mendaftarkan secara formil ke Kejaksaan Negeri Temanggung.

Terkait dengan keluhan para Kepala desa yang acapkali didatangi sejumlah oknum yang mencari-cari kesalahan atas pengelolaan dana desa yang ujung-ujungnya minta uang, Kajari Juwariyah meminta  agar kepala desa berani menolaknya.

“Bila oknum tersebut mengaku pegawai kejaksaan silahkan untuk dilaporkan, bila memang  terbukti maka yang oknum yang bersangkutan  akan dikenai sangsi sesuai ketentuan,” tandasnya.

Bupati Temanggung Bambang Sukarno mengatakan para kepala desa di Kabupaten Temanggung siap untuk mengelola dan memanfaatkan dana desa yang diterima. Pengelolaan dan pemanfaatan tentunya berdasar aturan hukum supaya tidak menyimpang sehingga dana desa benar-benar termanfaatkan untuk berbagai keperluan pemerintahan dan pembangunan guna memajukan desa. Dengan berpedoman pada aturan hukum niscaya para kepala desa bisa selamat dalam menjalankan tugas tidak tersangkut perkara korupsi.

“Jika ragu-ragu ataupun ada permasalahan terkait penggunaan Dana Desa silahkan berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti kejaksaan yang siap memberikan pengawalan hukum. Dengan demikian dana desa termanfaatkan secara tepat tidak ada penyimpangan untuk kemajuan desa. (Endri Yarsana/SM)