Kami Tak Incar Uang, Ini Demi Kehormatan Trah HB VII

460
Ahli waris pemilik sah lahan NYIA menunjukkan dokumen-dokumen dalam konferensi pers di Rumah Makan Handayani, Selasa (07/08/2018). (sholihul hadi/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID – Ahli waris sah pemilik lahan seluas lebih kurang 12.939.064 meter persegi di lokasi pembangunan bandara baru DIY, NYIA (New Yogyakarta International Airport) Temon Kulonprogo, menegaskan tidak akan mengincar uang.

Pihaknya selama ini melakukan berbagai upaya hukum semata-mata untuk mempertahankan hak milik sekaligus demi mempertahankan kehormatan Trah dari Sultan Hamengku Buwono (HB) VII dan Pakubuwono (PB) X.

Penegasan itu disampaikan ahli waris GKR Mas/Hemas atau GRAy Moersoedarinah – Pakubuwono X, GKR Pembayun atau GRAy Sekar Kedhaton Koestiyah serta MR RAAM Sis Tjakraningrat, Selasa (07/08/2018) di Rumah Makan Handayani Jalan Adisutjipto Yogyakarta.

“Kami ini bukan mengincar uang tetapi kehormatan dari Trah HB VII dan PB X. Jika ada pihak-pihak yang bermaksud menghalangi, kami tidak gentar,” ungkap BRM Muhammad Muniner Tjakraningrat (KPH Pakuningrat), cucu ketiga dari Pakubuwono X.

Melalui pengacaranya Wartono Wirjasaputra dari Kantor Advokat Wartana Wirjasaputra SH MH & Rekan serta pengacara dari Kantor Advokat MA Tjakraningrat & Partners, lebih jauh disampaikan, kehormatan itu menyangkut adanya berbagai pemalsuan surat-surat, silsilah dan lain-lain yang dilakukan oleh pihak lain.

Bahkan, keluarga mengikhlaskan bila sebagian dana konsinyasi yang saat ini ada di bawah kewenangan PN Wates, dicairkan asalkan ada penjelasan siapa yang menerimanya.

Seperti diketahui, ada delapan orang mengaku ahli waris dari Waluyo – Wugu Harjo Sutirto, menggugat KGPAA Paku Alam X serta Direksi PT Angkasa I, atas tanah yang digunakan untuk NYIA seluas 128 hektar. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta pada 19 Juli 2018 sudah memutuskan menolak gugatan tersebut.

Prinsipnya, lanjut Wartono, sebagai Trah HB VII dan juga PB X sudah bersikap ndherek dhawuh dan titah Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur maupun Raja Keraton Yogyakarta.

“Sudah dua tahun kami berjuang terkait lahan NYIA. Prinsipnya, ahli waris mendukung pembangunan bandara Kulonprogo,” kata Wartono.

Pihaknya juga sudah meminta pejabat yang berwenang agar hak yang diberikan itu sesuai dengan luasan tanah yang terkena.

Sedangkan yang tidak terkena pembangunan bandara akan diurus sendiri. “Ahli waris hanya menuntut hak sesuai yang terkena. Yang tidak terkena kami akan urus sendiri,” kata dia.

Apabila ada permainan kotor, lanjut Wartono, ahli waris tidak segan-segan melakukan perlawanan karena hal itu menyangkut uang negara. Kordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sudah dilakukan supaya tidak terjadi penyelewengan.

Saat ini, uang konsinyasi pembayaran ganti rugi itu (konsinyasi) masih di Pengadilan Negeri (PN) Wates Wates. Ahli waris yang sah itu, juga sudah melakukan upaya pemblokiran melalui Kantor Pertanahan, PT Angkasa Pura maupun PN Wates.

Menurut Wartono, surat pemblokiran sudah dikirim ke PN Wates jauh-jauh hari, sekitar 25 Juli silam, supaya tidak terjadi pencairan dana yang menyalahi hukum.

Karena itu, ahli waris yang sah itu siap diajak dialog oleh PT Angkasa Pura, BPN maupun pihak-pihak lainnya dari unsur pemerintah, terkait dengan bukti-bukti luas tanah yang terkena bandara. Ini penting dalam rangka meluruskan fakta maupun bukti-bukti yang dipalsukan itu.

Lebih lanjut Wartono menjelaskan ada bukti baru yang mereka miliki, yaitu surat tanah yang dikeluarkan Belanda (Eigendom) bernomor 674, Verponding Nomor 1511, tertanggal 19 Mei 1916.

Dalam  Eigendom itu tertera jelas pemilik sah lahan seluas 12.939.064 meter persegi itu adalah atas nama GKR Mas/Hemas atau GRAy Moersoedarinah binti Moertedjo (Hamengku Buwono VII), yang merupakan ibu kandung dari Muhammad Munnier Tjakraningrat (KPH Pakuningrat) dan juga juga putri tunggal Pakubuwono X dengan GKR Pembayun.

Pada dokumen itu disebutkan tanah milik Pakubuwono X seluas itu tersebar di Dusun Glagah seluas 3.720.821 meter persegi, Kebonrejo (1.314.328 m2), Palihan (2.653.638 m2), Sindutan (2.423.643 m2) dan Jangkaran (2.836.634 m2).

Bukti baru itu diperkuat surat bernomor 102/PDT.G/2017/PN.Yyk yang dikeluarkan Pengadilan Negeri (PN) Kota Yogyakarta pada 19 Juli 2018.

Wartono menyatakan, selain Eigendom, pihaknya juga memiliki bukti lain yang menyatakan Waluyo dan Suwarsi bersaudara bukanlah GKR Hemas, dan sama sekali tidak ada keterkaitan dengan Keraton Surakarta. Bukti-bukti itu juga sudah dikuatkan oleh Walikota Solo. (sol)