“KAMPUNG KB” ALTERNATIF KELUARGA IKUT KB (Hasil Survei Evaluasi Kampung KB di Daerah Istimewa Tahun 2017)

Oleh: Sri Sugiharti (Peneliti Perwakilan BKKBN DIY) dan Nurul Khotimah (Dosen Universitas Negeri Yogyakarta)

990

BEBERAPA permasalahan Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) perlu mendapat perhatian, antara lain stagnasi pencapaian program dan semakin melemahnya implementasi di lini lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan capaian program, kemudian dirumuskan beberapa inovasi strategis penguatan Program KKBPK untuk periode 2015-2019, terutama dalam bentuk kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan serta memperluas cakupan penggarapan Program KKBPK di seluruh tingkat wilayah.

Dalam langkah penguatan Program KKBPK 2015-2019, Presiden Republik Indonesia mengamanatkan BKKBN agar dapat menyusun suatu program yang dapat memperkuat upaya pencapaian sasaran Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2015-2019, dapat menjadi ikon BKKBN serta dapat secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia di seluruh tingkatan wilayah. Dalam hal ini kemudian disepakati agar BKKBN segera dapat membentuk Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB).

Nurul Khotimah

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu di mana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis (BKKBN 2017). Kampung KB menjadi salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan prioritas Program KKBPK secara utuh di lini lapangan.

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Kampung KB di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pembentukan serta pelaksanaan Kampung KB yang sudah berjalan. Studi ini merupakan studi evaluatif dengan pengumpulan data melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran pengetahuan, sikap serta partisipasi masyarakat terkait kegiatan yang terdapat di Program Kampung KB. Pengumpulan data dengan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai masukan, proses, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta capaian indikator keberhasilan Program Kampung KB yang melibatkan berbagai lintas sektor, pemerintah daerah, TOGA/TOMA, pengelola Kampung KB serta partisipasi masyarakat. Pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif secara keseluruhan dilakukan dengan wawancara mendalam dengan berbagai informan.

Beberapa hal terkait temuan kampung KB

1. Kesesuaian kriteria pembentukan Kampung KB.
Pembentukan Kampung KB diawali dengan Rapat Koordinasi Pembentukan dan Pencanangan Kampung KB pada tanggal 14 Januari 2016, dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra (mewakili Gubernur DIY). Pada tanggal 2 Februari 2016 ditindaklanjuti dengan Pencanangan Kampung KB oleh Gubernur DIY, dibentuklah 1 (satu) Kampung KB di masing-masing Kabupaten/Kota. Lokasi Kampung KB, terdiri dari: (1) Kampung KB Tegiri 2, Hargowilis, Kokap, Kulonprogo, (2) Kampung KB Jasem, Srimulyo, Piyungan, Bantul, (3) Kampung KB Wonolagi, Ngleri, Playen, Gunungkidul, (4) Kampung KB Malangrejo, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, (5) Kampung KB RW 12 Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta (BKKBN, 2016). Dari kelima Kampung KB tersebut, dalam pembentukannya belum menyesuaikan kriteria pembentukan Kampung KB yang mendasarkan 3 kriteria, yaitu kriteria utama, kriteria wilayah, dan kriteria khusus.

2. Pemanfaatan data yang bersumber dari Pendataan Keluarga (PK) di wilayah Kampung KB.
Data hasil PK 2015 seharusnya dimanfaatkan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran, dan program yang dilaksanakan di setiap wilayah Kampung KB secara berkesinambungan. Pada kenyataannya, belum semua wilayah Kampung KB di Daerah Istimewa Yogyakarta memanfaatkan data yang bersumber dari PK 2015 secara menyeluruh.

Baca Juga :  Sebatas Tebar Pesona

3. Partisipasi dan komitmen Pemerintah Daerah dan lintas sektor dalam pelaksanaan Program Kampung KB.
Partisipasi dan komitmen Pemerintah Daerah dan lintas sektor dalam pelaksanaan program Kampung KB dapat diwujudkan dengan integrasi kegiatan KKBPK dan kegiatan lintas sektor terkait di wilayah Kampung KB. Lintas sektor yang terlibat dalam kegiatan Kampung KB adalah Puskesmas, KUA, Polsek, Koramil, Babinsa, Babinkamtibmas, CSR, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas ESDM, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, dan Dinas Pertanian. Kegiatan yang ada di wilayah Kampung KB Daerah Istimewa Yogyakarta sudah ada yang terintegrasi, namun ada juga yang masih berjalan sendiri-sendiri. Belum adanya payung hukum yang jelas di tingkat pusat sehingga advokasi dan koordinasi belum optimal dilaksanakan.

4. Bentuk kegiatan yang ada di Kampung KB.
Bentuk kegiatan yang ada di kelima Kampung KB adalah kegiatan KKBPK (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS) dan kegiatan lintas sektor (posyandu anak, posyandu lansia, biogas, buletasi). Perlu adanya peningkatan kegiatan KKBPK dan lintas sektor melalui advokasi, yang dikoordinasi oleh provinsi dan kabupaten/kota.

5. Pembinaan dan penggerakan oleh pengelola program di wilayah Kampung KB.
Pembinaan dan penggerakan program di kelima wilayah Kampung KB di Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilakukan oleh BKKBN DIY, OPD KB, PLKB/PKB, perangkat kecamatan, desa/kelurahan, dusun/RW, pengurus Kampung KB, kader, dan OPD lintas sektor lainnya. Namun untuk lebih optimalnya program di wilayah Kampung KB diperlukan peningkatan pembinaan dan penggerakan oleh pengelola program di tingkat kabupaten/kota.

6. Dukungan sarana dan prasarana dalam Kampung KB.
Dukungan sarana dan prasarana dalam Kampung KB, antara lain: media KIE KKBPK, spanduk, backdrop, banner, baliho, gapura masuk, alat permainan edukatif (APE) untuk anak, dan media KIE kesehatan. Mobil unit penerangan dan pelayanan KB belum ada yang memanfaatkan. Untuk peningkatan kualitas kegiatan perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana dengan mengoptimalkan dana yang ada.

7. Pencapaian indikator program di wilayah Kampung KB
Pencapaian indikator program (CPR, MKJP, unmet need) di wilayah Kampung KB cenderung lebih baik jika dibandingkan sebelum pencanangan Kampung KB, kecuali untuk MKJP Kabupaten Sleman serta CPR dan unmet need Kota Yogyakarta. Sebelum pencanangan CPR Kabupaten Kulonprogo 58,93%, Kabupaten Bantul 68%, Kabupaten Gunungkidul 80,6%, Kabupaten Sleman 64,5%, Kota Yogyakarta 58,54%. Setelah pencanangan CPR Kabupaten Kulonprogo 67,95% (+ 9,02%), Kabupaten Bantul 73% (+ 5%), Kabupaten Gunungkidul 80,6% (tetap), Kabupaten Sleman 66,7% (+ 2,2%), Kota Yogyakarta 57,14% (- 1,4%). Sebelum pencanangan MKJP Kabupaten Kulonprogo 57,41%, Kabupaten Bantul 39,73%, Kabupaten Gunungkidul 12,9%, Kabupaten Sleman 64,3%, Kota Yogyakarta 31,25%. Setelah pencanangan MKJP Kabupaten Kulonprogo 61,43% (+ 4,02%), Kabupaten Bantul 43,58% (+ 3,85%), Kabupaten Gunungkidul 45% (+ 32,1%), Kabupaten Sleman 62,3% (- 2%), Kota Yogyakarta 43,75% (+ 12,5%). Sebelum pencanangan unmet need Kabupaten Kulonprogo 19,83%, Kabupaten Bantul 13,08%, Kabupaten Gunungkidul 9,6%, Kabupaten Sleman 24,5%, Kota Yogyakarta 23,17%. Setelah pencanangan unmet need Kabupaten Kulonprogo 10,74% (- 9,09%), Kabupaten Bantul 3% (- 10,08%), Kabupaten Gunungkidul 6,45% (- 3,15%), Kabupaten Sleman 8,1% (- 16,4%), Kota Yogyakarta 37,5% (+ 14,33%). Untuk peningkatan capaian indikator program diperlukan optimalisasi kegiatan di wilayah Kampung KB dengan dukungan berbagai sektor. Selain itu juga diperlukan sistem pencatatan pelaporan yang jelas dengan dibuat sistem yang sifatnya online.

Baca Juga :  Remaja dan Tsunami Informasi

8. Pengetahuan dan partisipasi masyarakat terkait kegiatan dan program di wilayah Kampung KB.
Pengetahuan masyarakat terkait kegiatan dan program di wilayah Kampung KB sangat baik, responden yang pernah dengar Kampung KB di Kabupaten Kulonprogo 96%, Kabupaten Bantul 100%, Kabupaten Gunungkidul 100%, Kabupaten Sleman 98%, Kota Yogyakarta 98%. Responden memperoleh informasi Kampung KB dari kunjungan petugas dan kegiatan sosial masyarakat. Partisipasi responden terkait kegiatan dan program di kelima wilayah Kampung KB di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dalam kegiatan KKBPK (praktek BKB, praktek BKR dan PIK-R, praktek BKL, praktek UPPKS) dan beberapa kegiatan lainnya dalam aspek pendidikan, aspek pemberdayaan dan perlindungan anak, aspek kesehatan, aspek sosial ekonomi, aspek pemukiman dan lingkungan, serta aspek ketenagakerjaan. Partisipasi responden dalam kegiatan KKBPK masih di bawah 50%, meskipun telah mengalami peningkatan jika dibandingkan sebelum pencanangan Kampung KB. Kurangnya partisipasi responden dalam kegiatan tribina (BKB, BKR, BKL) karena kebanyakan responden tidak memiliki anak balita, memiliki 1 anak remaja, dan memiliki 2 lansia yang tinggal. Lebih dari separuh responden di kelima Kampung KB di Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan bahwa keberadaan Kampung KB bermanfaat dan sisanya mengatakan sangat bermanfaat. Untuk lebih meningkatkan manfaat keberadaan Kampung KB perlu adanya peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat di wilayah Kampung KB.

Rekomendasi

1. Penetapan wilayah Kampung KB berikutnya harus disesuaikan dengan kriteria yang ada.
2. Pengoptimalan pemanfaatan data termasuk salah satunya data PK di Kampung KB sebagai database.
3. Pengoptimalan komitmen Pemerintah Daerah dengan keterlibatan lintas sektor dan perlu adanya payung hukum dari tingkat pusat.
4. Peningkatan kegiatan KKBPK dan lintas sektor melalui advokasi, yang dikoordinasi oleh provinsi dan kabupaten/kota.
5. Peningkatan pembinaan dan penggerakan oleh pengelola program di tingkat kabupaten/kota.
6. Peningkatan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas kegiatan dengan mengoptimalkan dana yang ada.
7. Optimalisasi kegiatan di wilayah Kampung KB dengan dukungan berbagai sektor.
8. Peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat di wilayah Kampung KB.
9. Adanya sistem pencatatan pelaporan yang jelas dengan dibuat sistem yang sifatnya online. *** (editor: putut wiryawan)