Kampung KB di DIY akan Bertambah 73

273
Deputi BKKBN Pusat Prof N Rizal Damanik M Rep Sc Phd bersama Wagub DIY, Kapolda DIY dan Kepala Kantor Perwakilan BKKBN DIY menghadiri Rakorda KKBPK DIY di Hotel Grand Inna Malioboro Yogyakarta. Rabu (14/03/2018). (arie giyarto/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID —  Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap adanya Kampung KB di seluruh kecamatan se-DIY menjadi salah satu solusi program pembangunan dengan integrasi lintas sektor di tingkat desa.

“Kampung KB merupakan peluang untuk membangun dan mengembangkan potensi wilayah yang mengarah pada upaya peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga,” tuturnya, dalam sambutan tertulis dibacakan Wakil Gubernur DIY Paku Alam X pada Rapat Koordinasi Program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) DIY, Rabu (14/03/2018), di Hotel Grand Inna Malioboro Yogyakarta.

Hal ini menanggapi  informasi yang disampaikan Kepala Kantor Perwakilan BKKBN DIY Drs Bambang Marsudi MM, pada 2018 DIY akan memperoleh tambahan 73 kampung KB lagi.

Sedangkan penanganan stunting yang menjadi garapan nasional, untuk DIY diprioritaskan di  Nomporejo, Tuksono, Karangsari, Sendangsari, Donomulyo, Kebonharjo, Sidoharjo, Gerbosari, Ngargosari dan Pagerharjo. Desa-desa ini berada di wilayah Kecamatan Galur, Sentolo, Pengasih dan  Samigaluh Kabupaten Kulonprogo.

Baca Juga :  Warga Terima Bantuan Bedah Rumah

BKKBN  bersama mitra terkait  seperti Dinas Kesehatan, PKK, Dinas Penfidikan, Persatuan Ahli Gizi harus ikut serta berperan aktif terutama dalam pola asuh anak.

Mengenai pelaksanaan KKBPK di kabupaten/kota, pemerintah memberikan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Subidang KB baik, berupa fisik maupun non fisik.

Tahun ini DAK meningkat hampir Rp 20 miliar. Kenaikan itu cukup signifikan termasuk di dalamnya untuk pembentukan 73 Kampung KB.

Gubernur berpesan pengelolaan DAK  dapat dilaksanakan secara efektif, efisien  dan tepat sasaran sehingga manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat.

Dari pembekalan yang disampaikan Kepala Kantor Perwakilan BKKBN DIY, pasca-Rakorda, Kamis (15/03/2018), Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda DIY, Kepala Bappeda DIY, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala BPPM DIY memunculkan pemikiran agar konsep Kampung KB yang sudah bagus filosofinya ini diteruskan.

Apabila ternyata hasilnya belum maksimal perlu dicari akar masalahnya. Kerja sama lintas sektor harus sinergis dan jangan  sampai muncul ego sektoral. Jaringan kemitraan harus terus ditingkatkan.

Baca Juga :  Kantor Baru Kecamatan Kalasan Cukup Megah

Dana desa

Menyangkut Dana Desa, program KKBPK bisa ikut memanfaatkannya sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Di lapangan ada 239 pendamping yang bisa menjadi konsultan guna memaksimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan desa, kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup serta menekan angka kemiskinan.

BKKBN dibantu stakeholder dan OPD harus mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, menurunkan TFR, menangani masalah lewat bina-bina secara maksimal.

Selain mendapat arahan dari Gubernur DIY serta narasumber, peserta Rakorda juga memperoleh pengarahan dari Plt Kepala BKKBN Pusat yang disampaikan Deputi Penelitian dan Pengembangan, Prof N Rizal Damanik M Rep SC PhD.

Rakorda diikuti PKB dari seluruh kecamatan. Para penyuluh KB merupakan ujung tombak di lini lapangan untuk menterjemahkan ke program-program implementasi garapan tahun 2018. (sol)