Kampus, Rumah Nyaman Radikalisme

225
Ilustrasi karya Lilik Sumantoro

KORANBERNAS – Dunia pendidikan tinggi di Indonesia yang seharusnya menjadi ajang pengkaderan calon pemimpin bangsa, justru menjadi “rumah nyaman” bersemainya paham radikalisme. Dunia kampus yang seharusnya mengedepankan sikap nalar, justru menjadi ladang subur radikalisme dan intoleransi. Fakta ini tentu sangat mengkhawatirkan.

Larangan pemakaian cadar di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, beberapa waktu lalu, menjadi salah satu bukti bahwa gurita radikalisme sudah merasuki dunia perguruan tinggi. Meski larangan itu akhirnya dicabut, tentu ada sesuatu yang tidak terungkap ke publik. Yang jelas, pihak rektorat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentu punya data akurat yang menjadi dasar dikeluarkannya larangan tersebut.

“Kampus sudah lama jadi tempat bersemainya ide dan pikiran yang bebas, termasuk pikiran yang radikal sejak tahun 80-an. Namun sejak Orde Baru runtuh pada 1998, gerakan itu seperti menemukan ekspresi politik dan kultur yang semakin terbuka di ruang publik,” kata Muhammad Zaki Arrobi, peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM, kepada Koran Bernas, Senin (19/3).

Hasil penelitian Zaki yang diterbitkan MAARIF Institute for Culture and Humanity, menyebut pasca-kejatuhan Soeharto pada 1998 lahir berbagai gerakan mahasiswa berhaluan Islamisme di kampus-kampus, terutama kampus negeri. Berbagai kelompok kajian mahasiswa Salafi tumbuh subur di kampus-kampus pada era reformasi. Mereka mengusung cita-cita Islamisme yang kuat dengan target masyarakat kampus.

Di UGM misalnya, muncul kelompok-kelompok Islamis. Mereka melakukan framing terhadap kelompok-kelompok minoritas dalam Islam seperti Syiah dan Ahmadiyah serta ideologi ‘liberalisme’ dan ‘pluralisme’ sebagai musuh dan ancaman paling berbahaya terhadap Islam.

“Pernah ada deklarasi anti-Syiah di UGM pada 2013. Meski acara ini bertajuk dialog, namun tidak diundanganya perwakilan Syiah dan teks deklarasi menunjukan bahwa acara ini lebih menyerupai bentuk ‘penghakiman publik’ terhadap Syiah ketimbang upaya dialogis mencari titik temu,” ujarnya.

Eksklusivitas mahasiswa tersebut, lanjut Zaki, juga dipengaruhi lingkungan di seputar kampus. Sebut saja kos-kos mahasiswa yang juga eksklusif. Banyak kos yang hanya memperbolehkan agama atau etnis tertentu untuk bisa tinggal. Kultur intoleransi tersebut semakin mewabah di luar kampus yang akhirnya berdampak pada kehidupan di dalam kampus.

Selain lingkungan, banyaknya mahasiswa –terutama di kampus negeri– yang mengikuti organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga membuat mereka jadi eksklusif. Meski HTI telah dilarang pemerintah, organisasi yang dicap radikal karena mengharamkan demkorasi tersebut masih jadi perhatian mahasiswa di DIY.

Buktinya buletin HTI yang dulu banyak disebarkan ke masjid-masjid kampus dan di luar setiap salat Jumat, hingga kini masih saja ada dengan konten yang sama meski berganti nama anonim. Artinya ide-ide khilafah untuk mendirikan Negara Islam tidak bisa dibendung, termasuk di dalam kampus.

Baca Juga :  Ketika Ideologi Rongsokan Populer di Negeri Ini

Zaki menganjurkan kampus maupun pemerintah membuka kran dialog seluas-luasnya bagi semua pemikiran. Sebab bila dilarang, gerakan bawah tanah untuk menolak Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terus saja terjadi.

Sebut saja melalui kegiatan OSPEK, mahasiswa baru bisa dengan mudah disusupi paham-paham intoleran atau bahkan radikal di tingkat fakultas atau jurusan. Karena itulah kampus harus bisa memastikan diri sebagai ruang publik yang terbuka pada semua kelompok secara setara daripada membiarkan mereka dihegemoni kelompok tertentu.

Selain membuka kran dialog pada semua kelompok, mata kuliah Multikulturalisme pun perlu diberikan di kampus. Mahasiswa diajak berdialog pada keberagaman, tidak sekedar belajar teori di kelas.

“Selama ini pendekatan matakuliah Pancasila atau Kewarganegaraan sering tidak menarik. Ini yang juga perlu diubah dengan pendekatan yang lebih partisipatoris ketimbang pembelaran di dalam kelas atau ujian yang konvensional,” tandasnya.

Sejak Pendidikan Dasar

Ketua Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Daerah Istimewa Yogyakarta, KH Abdul Muhaimin, justru berpendapat bibit virus radikalisme di Indonesia ini dimulai sejak pendidikan dasar. Hal itu antara lain ditandai dengan hadirnya SDIT-SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu) di banyak daerah. Sejak itulah, pembibitan paham radikal mulai berlangsung secara berkelanjutan. Akibatnya, muncul di perguruan tinggi sudah dalam bentuk yang lebih terstruktur.

Saat berbincang dengan Koran Bernas di Pondok Pesantren Putri Nurul Ummahat, Kotagede, Yogyakarta, Rabu (21/3), Abdul Muhaimin setuju dengan pandangan bahwa radikalisme di perguruan tinggi semakin hari semakin berkembang dan kuat. Dan ini merupakan ancaman serius bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Muhaimin mengaku kecewa ketika Rektor UIN Yudian Wahyudi mencabut larangan bercadar mahasiswi UIN.

Ia mengenal Rektor UIN sebagai sosok yang keras memegang pendapat. “Saya kenal baik. Dia itu orang sombong yang tidak akan tunduk pada pendapat orang lain. Kalau kemarin dia mencabut larangan bercadar, pasti ada kekuatan besar yang menekan dia,” ujar Abdul Muhaimin sambil menambahkan bahwa keponakannya adalah istri Yudian Wahyudi.

Radikalisme di kampus, kata Muhaimin, sudah lama terjadi. Bila ingin merunut, sebenarnya tidak lepas ketika zaman Orde Baru pemerintah sangat mengontrol kehidupan kampus. Pada waktu itu, pemerintah mengenalkan program NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diampu oleh Daud Joesoef. Pemerintah, waktu itu membungkam kebebasan kampus. Mahasiswa dilarang berpolitik di dalam kampus.

Langkah pemerintah itu, kemudian melahirkan gerakan-gerakan tersembunyi, yang kemudian meletus menjadi teror Warman dan Hasan Bao. Beberapa referensi menyebutkan, Teror Warwan bermula ketika Januari 1979, Warman membunuh Parmanto, MA, Rektor Universitas Negeri Surakarta “Sebelas Maret”. Kelompok teroris itu kemudian berkembang dan melakukan banyak teror, seperti kasus pembajakan pesawat Garuda “Woyla” tahun 1981.

Baca Juga :  Radikalisme dan Narkoba, Sama Meresahkannya

Banyak spekulasi yang menyebutkan, bahwa teror pada masa itu berafiliasi ke jaringan-jaringan intelijen. Buntutnya, kata Muhaimin, ketika Orde Baru runtuh, kelompok-kelompok ini mencari juragan sendiri-sendiri.

Sekalipun radikalisme mengancam keberadaan NKRI, namun Abdul Muhaimin masih optimis, bahwa mereka tidak akan mampu meruntuhkan NKRI, justru karena bangsa Indonesia yang sangat majemuk ini. Namun demikian, radikalisme tidak dapat dibiarkan begitu saja. Pemerintah tetap harus mengambil langkah-langkah yang komprehensif agar radikalisme tidak berkembang dan semakin kuat.

Persoalan radikalisme, tambah Muhaimin, muncul karena adanya ketidakadilan secara umum. Bahkan ketidakadilan global. Situasi inilah yang kemudian sering dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan politik dengan cara membangun radikalisme demi mewujudkan harapan kelompok.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita politik kelompok itulah, mereka kemudian menyusun perencanaan yang matang dan strategi yang tepat untuk menyemai bibit radikalisme. Dunia pendidikan adalah ladang yang sangat baik untuk menumbuhkan radikalisme. Harapannya, kalau para intelektual muda itu terdidik, mereka akan menjadi agen penting mewujudkan cita-cita politik kelompok tersebut.

Peran Keraton

Dalam konteks menangkal radikalisme di perguruan tinggi di Yogyakarta, sejatinya keberadaan Keraton Yogyakarta dapat berperan penting. Harus diakui, kata Muhaimin, Keraton Yogya sekarang ini adalah satu-satunya kerajaan Islam yang masih eksis tradisi budayanya. Kalau potensi budaya itu digunakan secara tepat, radikalisme di Yogyakarta dapat dicegah secara dini.

“Sayangnya, internal keraton sendiri ribut berebut kekuasaan. Sri Sultan HB X juga tidak lagi tampil sebagai sosok yang dapat dijadikan panutan masyarakat,” ujar kyai yang memiliki relasi kuat dengan tokoh-tokoh agama selain Islam ini.

Keadaan tersebut, lanjutnya, menyebabkan masyarakat Yogyakarta kehilangan panutan. Padahal, dalam kehidupan rakyat sehari-hari, mereka membutuhkan sosok panutan struktural dan budaya. Bila rakyat kehilangan panutan tersebut, maka akibatnya dapat diduga, mereka akan mencari sosok lain untuk dijadikan panutan. Persoalan menjadi semakin rumit dan serius, manakala sosok panutan yang ditemukan berideologi radikal.

Dewasa ini, ujar Ketua Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) tersebut, pondok pesantren menjadi institusi satu-satunya yang masih dapat dikatakan menebarkan nilai-nilai nasionalisme secara genuine. Lembaga di luar pesantren, rata-rata sudah terkooptasi kepentingan-kepentingan. Oleh karena itu, pemerintah semestinya menggandeng pesantren-pesantren untuk diajak secara bersama-sama menangkal radikalisme demi menjaga NKRI. (yve/iry/eru)