Kapolda Tak Bisa Loloskan Peserta

117
Peserta seleksi calon anggota Polri bersama orangtua dan juga panitia daerah mengucapkan ikrar, Jumat (13/04/2018), di GOR UNY. (rosihan anwar/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Mengawali tahapan seleksi penerimaan calon anggota Polri tahun ini, Polda DIY menggelar acara penandatanganan pakta integritas, Jumat (13/04/2018), di GOR Utama UNY. Kapolda DIY Brigjen Polisi Ahmad Dofiri memimpin langsung penandatanganan pakta integritas itu.

Pada acara tersebut, ribuan peserta calon anggota Polri bersama dengan orangtua mereka dan juga panitia daerah berikrar untuk mewujudkan proses penerimaan yang bersih dan transparan serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan percaloan.

Kapolda kepada seluruh peserta dan orangtua yang hadir berupaya meyakinkan publik bahwa penerimaan anggota Polri terbebas dari kolusi dan percaloan.

“Saya sendiri yang Kapolda, Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Dofiri, tak bisa membantu Anda-anda sekalian untuk menjadi anggota Polri. Saya juga tidak bisa meloloskan, atau menggagalkan seorang calon peserta,” ujarnya.

Kapolda berusia 50 tahun itu mengajak masyarakat agar tidak lagi tertipu akan bujuk rayu calo. Hanya tekat serius dan kerja keras calon peserta yang bisa meloloskan mereka dalam seleksi calon anggota Polri.

“Saya minta sekali lagi, jangan percaya sama calo. Jangan percaya jika ada orang yang berjanji bisa memasukkan anak Anda sebagai anggota polisi. Sudah banyak korbannya, dan kerugiannya tidak hanya seribu atau dua ribu rupiah, tapi puluhan hingga ratusan juta. Di tahun 2014, kita tangkap oknum calo yang telah merugikan banyak orang dengan kerugian Rp 3,6 miliar lebih,” ungkapnya.

Ketika diwawancarai, Kapolda menekankan dirinya sekali pun tak dapat memberi bantuan apa pun untuk memudahkan seseorang menjadi anggota Polri.

“Dari sistemnya saja (sistem penerimaan), tidak memungkinkan orang ikut cawe-cawe di dalamnya. Contoh saya, sebagai Ketua Panda (Panitia Daerah), nilai yang masuk itu, semua orang sudah tahu. Peserta tahu, teman-teman seleksi tahu, panitia tahu. Jadi, saya sekadar untuk melegalisir saja kalau tes ini itu sudah dilakukan,” terangnya.

Lebih lanjut Kapolda kelahiran Indramayu Jawa Barat itu menandaskan, pihaknya akan menindak tegas oknum yang melakukan bujuk rayu dan praktik percaloan dengan menjanjikan mampu meloloskan peserta menjadi anggota Polri.

“Tahun 2014 sudah kami tindak. Sudah saya pecat itu oknum dokter (Wakil Direktur RS Bhayangakara) dan sudah kami ajukan ke pengadilan. Dalam artian, kami tegas menindak praktik percaloan seperti itu,” katanya.

Tahun ini ada 1.683 peserta yang telah lolos verifikasi administrasi dan siap menjalankan seleksi. Mereka akan diseleksi untuk memperebutkan 137 kuota bintara dan enam slot taruna Akpol. Proses seleksi akan dilakukan bertahap hingga diputuskan dalam sidang terbuka kelulusan tingkat daerah. (sol)