Karena Tata Kelola Organisasi Tidak Baik, Indonesia Sulit Hilangkan Korupsi

266
Suparman Marzuki, saat memberikan pemaparan dalam seminar sehari bertema “Tata Kelola yang Baik untuk Optimalisasi Kinerja” di Kampus Universitas Proklamasi 45 (UP45) Yogyakarta, Sabtu (04/11/2017). (istimewa)

KORANBERNAS.ID—Tingkat korupsi di Indonesia masih belum seperti diharapkan. Berdasarkan laporan tahunan Badan anti-korupsi dunia yang berkantor di Berlin – Transparency Internasional –2017, dari 176 negara yang berupaya melakukan pemberantasan korupsi setahun terakhir, Indonesia masih di peringkat 90. Posisi Indonesia, sama dengan Kolombia, Liberia, Maroko dan Macedonia.

Suparman Marzuki mantan Komisioner Komisi Yudicial RI mengatakan, peringkat Indonesia sangat jauh dibandingkan dengan sejumlah negara Asean. Seperti Brunei di posisi 41, Malaysia di peringkat 55, apalagi dengan Singapura yang berada di posisi ke 7.

Laporan yang sama juga menyebutkan, lima negara dengan indeks korupsi terendah adalah Denmark, kemudian Kanada, Finlandia, Swedia dan Swiss. Sementara di peringkat terbawah adalah Somalia, yang selama sepuluh tahun berturut-turut memiliki tingkat korupsi terburuk di dunia.

“Sulitnya Indonesia keluar dari jerat Korupsi karena faktornya beragam dan terkait satu sama lain. Salah satunya adalah tata kelola organisasi yang tidak tertib atau disorder. Tidak dikelola dengan prinsip Transparan, Akuntabel, Partisipatif, dan Koordinasi,” kata Mantan KPUD DIY ini, dalam Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu bertema “Tata Kelola yang Baik untuk Optimalisasi Kinerja” di Kampus Universitas Proklamasi 45 (UP45) Yogyakarta, Sabtu (04/11/2017). Seminar diselenggarakan UP45, dengan mengundang para pembicara dari berbagai perguruan tinggi, diantaranya Unhas, UNS, Universitas Telkom dan lain sebagainya.

Baca Juga :  PT Harus Mampu Ikuti Revolusi Industri

Dikatakan Suparman, transparansi, adalah proses keterbukaan untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan. Sehingga pihak luar (termasuk masyarakat lokal/adat, pelaku usaha, maupun instansi pemerintah lain) dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut. Memfasilitasi akses informasi merupakan hal yang terpenting untuk menginformasikan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya.

Sedangkan akuntabilitas, adalah mekanisme tanggung-gugat antara pembuat kebijakan dengan stakeholder yang dilayani.  Adanya mekanisme akuntabilitas memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsensus.

“Ini menjadi cerminan, bahwa secara umum, tata kelola organisasi kita memang masih perlu dibenahi. Unsur-unsur yang mempengaruhi tata kelola yang baik, harus benar-benar dijalankan,” kata Suparman.

Dalam paparan lainnya, Staf Pengajar UP45 Yogyakarta, Andri Azis, Eni Rohyati dan FX Wahyu Widiantoro mengungkapkan sebuah riset yang mengaitkan hubungan gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kinerja karyawan PTS di Yogyakarta.

Riset ini dilakukan pada karyawan di level midlle manager. Terutama untuk melihat hubungan gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional terhadap efektivitas kinerja karyawan Perguruan Tinggi Swasta di DIY.

“Dari riset ini terlihat, sumbangan efektif gaya kepemimpinan transformasional lebih besar dibanding gaya kepemimpinan transaksional terhadap kinerja. Berarti gaya kepemimpinan transformasional lebih berpengaruh terhadap efektivitas kinerja daripada gaya kepemimpinan transaksional,” ungkap periset.

Baca Juga :  Pelajar ASEAN Memahami Batik

Menurut Eni, riset semacam ini sangat penting dilakukan, mengingat Yogyakarta masih menjadi kota tujuan untuk menempuh pendidikan. Daya tarik ini, harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Sebab roda organisasi tidak akan berjalan optimal apabila SDM nya tidak optimal dalam bekerja.

“Organisasi atau perusahaan dikatakan memiliki kinerja yang baik, apabila organisasi tersebut mampu menjalankan visi dan misinya sesuai dengan yang ditetapkan. Gaya kepemimpinan tentu hanya salah satu faktor. Kinerja SDM juga dipengaruhi oleh banyak factor lain, termasuk ketrampilan atau keahlian yang dimiliki, kondisi atau situasi kerja, upah yang diterima, motivasi kerja, dan faktor kepemimpinan,” imbuhnya.

Ketua Panitia Seminar, Drs Jemadi MM mengatakan, dalam seminar ini, ada 24 paper yang dipresentasikan dengan berbagai sudut pandang dan kasus terkait tata kelola organisasi. Seminar ini sendiri digelar, dengan landasan pemikiran pentingnya setiap organisasi menerapkan tata kelola yang baik. Sebab tata kelola yang dilakukan oleh organisasi yang kurang bagus akan berpengaruh terhadap optimalisasi kinerja.

“Seminar ini mencoba membedah tata kelola yang baik bagi organisasi dari kacamata akademisi. Kita berharap seminar ini bisa menjadi sumbangan pemikiran bagi pengelolaan sebuah organisasi,” katanya menerangkan. (SM)