Ke Mana Larinya LPG Tiga Kilogram

71
Narasumber dan tamu undangan foto bersama saat Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018, Selasa (25/09/2018), di Desa Wisata Karangtengah Imogiri Bantul. (sholihul hadi/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID – Beranjak dari tempat duduknya seraya memegang mikrofon, Suparman mempertanyakan ke mana larinya LPG tiga kilogram atau lebih dikenal dengan sebutan gas melon tersebut.

“Kami mewakili tangisan rakyat kecil. Wong-wong tani rasan-rasan, dulu memakai minyak tanah disuruh ganti gas, sekarang kok sulit carinya,” ujarnya.

Ungkapan hati warga Bantul itu mewarnai jalannya Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1851/K/15/MEM/2018, Selasa (25/09/2018), di Warung Ingkung Jawa Graha GPC Desa Wisata Karangtengah Imogiri Bantul.

Adapun Perpres Nomor 43 sebagai perubahan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 itu mengatur tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Menjawab pertanyaan tersebut, Kacab PT Pertamina Persero Yogyakarta, Dodi Prasetyo, menyampaikan pihaknya sudah tidak bosan-bosan mengingatkan pangkalan LPG supaya menjual 50 persennya langsung ke masyarakat pengguna, bukan kepada pengecer.

Begitu pun ketika menjawab pertanyaan soal banyaknya LPG tiga kilogram digunakan untuk rumah makan, dia mengakui hal itu memang terjadi.

Baca Juga :  Batal Nikahkan Anak, Pasutri Tewas

Sebagai gambaran, apabila sebuah rumah makan dalam waktu sebulan menghabiskan gas tiga kilogram sejumlah 280 tabung, itu sama artinya mengambil hak 90 keluarga.

Sosialisasi yang diselenggarakan BPH Migas ini dihadiri pula Sumihar Panjaitan dan Ir Saryono Hadiwidjoyo SE MBA dari Komite BPH (Badan Pengatur Hilir) Migas, mewakili Kepala BPH Migas Dr Ir M Fanshurullah Asa MT, Kepala Dinas Perdagangan Bantul Subiyanta Hadi serta Wakil Ketua DPRD Bantul Arni Tyas Palupi mewakili anggota Komisi VII DPR RI Drs HM Gandung Pardiman MM.

Di hadapan lebih dari 150 peserta, Dodi Prasetyo menegaskan prinsipnya Pertamina selaku operator distribusi BBM tidak semau gue menyalurkan BBM ke masyarakat, karena diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tak hanya gas, sosialisasi kali ini juga menyentuh persoalan distribusi premium maupun solar. Tadinya, sambung Sumihar Panjaitan, tiga daerah yaitu Jawa, Madura dan Bali (Jamali) tidak boleh lagi menjual premium.

Setelah keluar Perpres No 43 Tahun 2018, Pertamina memperoleh tugas khusus menjual kembali premium di 571 SPBU seluruh Jamali. “Istilahnya reborn. Ketika lebaran kemarin BPH Migas mengecek ke 571 SPBU itu,” ujarnya.

Baca Juga :  Massa Rusak Kantor PN Bantul

Adapun kebutuhan premium di tiga wilayah tersebut sejumlah 4,3 kiloliter sedangkan alokasi nasional 11,5 juta kilo liter.

Sumihar menegaskan, sosialisasi Perpres ini penting dan sudah berlangsung di 18 kabupaten. “Kita mencari masukan sehingga kita bisa antisipasi. Tujuan sosialisasi ini supaya masyarakat memahami ini lho ada peraturan baru, supaya tidak tanya-tanya lagi,” kata dia.

Bambang Sujito dari Kementerian ESDM sebagai narasumber mengakui obyek BBM itu sangat luas, termasuk di dalamnya minyak mentah serta gas.

Kenapa dulu pada era 1980-an BBM harganya sangat murah, karena Indonesia memang kaya cadangan minyak bumi. Di era tersebut, satu rumah punya satu unit sepeda motor saja sudah keren.

Sekarang? Satu rumah minimal terdapat tiga motor. Ini berarti kesejahteraan masyarakat Indonesia bertambah, konsekuensinya konsumsi BBM membengkak. (sol)