Kebanyakan Kepala Desa Belum Paham Standarisasi Harga

511

KORAN BERNAS.ID–Pemerintah Desa di Kabupaten Klaten diimbau untuk membuat standarisasi harga barang. Standarisasi harga tersebut harus mengacu pada peraturan bupati (perbup) agar nantinya jika ada kegiatan tidak menjadi temuan pemeriksa.

“Dalam rakor Senin sudah disampaikan kepada teman-teman pimpinan organisasi pemerintah daerah (OPD) dan camat agar menjelaskannya kepada kepala desa. Tapi banyak kepala desa yang tidak tahu karena tidak punya standarisasi harga,” kata Kepala Inspektorat Klaten Syahruna, Senin (30/10/2017)

Syahruna mengatakan hal itu di kantornya Jalan Mayor Kusmanto Desa Semangkak Klaten Tengah. Dia mengatakan hal itu saat dikonfirmasi hasil pemeriksaan oleh timnya di wilayah Kecamatan Delanggu akhir September lalu.

Seperti diketahui, dalam pemeriksaan tersebut tim dikabarkan menemukan dugaan peyimpangan harga pada pembelian semen untuk kegiatan di sejumlah desa.

Untuk wilayah Kecamatan Delanggu yang telah diperiksa ada lima. Empat desa diantaranya Sidomulyo, Sribit, Dukuh dan Karang. Sedangkan 11 desa lainya akan diperiksa dalam waktu dekat ini.

Saat koranbernas.id mencoba untuk mengkonfirmasi kepala desa tersebut, tidak satupun diantara mereka berada di kantor. Menurut perangkat, kepala desa sedang ada rapat di Klaten.

Sementara itu Ketua Paguyuban Kepala Desa di Kecamatan Delanggu Walino membenarkan, beberapa waktu lalu tim inspektorat melakukan pemeriksaan di wilayah Kecamatan Delanggu

“Benar ada lima desa yang sudah diperiksa. Dalam pemeriksaan itu memang kami kepala desa tidak mengadakan survey saat membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja) di desa,”ujarnya

Walino yang juga Kepala Desa Gatak menambahkan seharusnya RAB mengacu pada perbup tentang standarisadi harga. Sebagai contoh kata dia, harga semen Rp 60.000 per zak namun di lapangan hanya Rp 45.000 per zak. Sisanya yang Rp 15.000 itu dikembalikan kas untuk kegiatan pengembangan di desa.

“Desa tak paham sejauh itu. Tapi dimasa-masa yang akan datang diharapkan bisa lebik baik lagi agar tidak menjadi temuan pemeriksa,” terang Walino. (SM)