Kebijakan Pajak UMKM Peroleh Apresiasi

Dinilai Cukup Realistis, Angin Segar bagi Pelaku Usaha Kecil

194

KORANBERNAS.ID — Pemerintah akhirnya menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang menjadi dasar hukum pengenaan tarif bagi Wajib Pajak (WP) pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yakni 0,5 persen setahun.

Sebelumnya, tarif pajak UMKM ditetapkan 1 persen per tahun dari omzet. Artinya, kebijakan ini telah memberikan angin segar bagi pelaku usaha UMKM untuk dapat lebih diringkankan dalam upaya mengembangkan usahanya.

Ekonom Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, Bambang Arianto, berpendapat kebijakan tarif pajak final 0,5 persen per tahun dianggap cukup realistis, terutama bagi pelaku UMKM di sektor e-commerce yang bisnisnya sedang dalam fase pertumbuhan.

“Langkah taktis ini bisa membawa kemudahan bagi pemerintah untuk dapat memperluas basis pajak. Dikarenakan mendorong semakin banyak pelaku UMKM masuk ke dalam sistem perpajakan. Dikatakan demikian, karena tarif baru pajak UMKM merupakan satu dari empat pilar kebijakan insentif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Tiga kebijakan lainnya yakni revisi aturan tax holiday, tax allowance, serta insentif PPh bagi perusahaan yang melaksanakan riset serta kegiatan vokasi,” kata Bambang, Senin (23/06/2018).

Baca Juga :  Tiap Sabtu, “Barbeque All Your Can Eat” di Zuri Malioboro

Menurut dia, tujuan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memberikan insentif pajak untuk mengedepankan rasa keadilan dan memperluas kesempatan bagi pelaku UMKM memahami ketentuan dan administrasi perpajakan.

Tapi, lanjut dia, dalam upaya mengejar pertumbuhan penerimaan pajak, pemerintah dituntut pula untuk konsisten memberikan pendampingan intensif seputar perpajakan.

Tanpa itu semua dikhawatirkan para pelaku usaha UMKM tidak proaktif menjadi wajib pajak. Sebab, selama ini pendampingan seputar pelaporan pajak terutama bagi pelaku UMKM masih sangat minim.

“Padahal kita ketahui peran dan sumbangsih sektor UMKM terhadap perekonomian nasional sangat besar. Bahkan UMKM telah menjadi penyumbang 68 persen penghasil PDB atau Produk Domestik Bruto,” tambahnya.

Bambang mengatakan kebijakan ini sebagai bukti Presiden Joko Widodo sangat serius dalam upaya mengembangkan UMKM sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia.

Baca Juga :  Tentara Langit Familia Siap Menangkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin

“Jadi saya sangat optimistis bila ke depan pemerintahan Jokowi bisa mengejar target tax ratio tahun 2019 mencapai 11,4 hingga 11,9 persen dari produk domestik bruto (PDB). Apalagi optimisme pemerintah tersebut didasari oleh sejarah panjang dari pertumbuhan penerimaan perpajakan yang terus mengalami grafik kenaikan dari tahun 2017 dan kemudian dilanjutkan tahun 2018,” paparnya.

Yang jelas, kata Pengajar Perpajakan dari Program Studi Akuntansi UNU Yogyakarta ini, kebijakan insentif pajak tentulah diberikan untuk menggenjot nilai investasi dan mendorong kegiatan usaha terutama UMKM agar lebih berkembang lagi untuk tahun ini. (sol)