Kedokteran Nuklir Tak Lagi Jadi Fobia

Sejumlah 16 RS Operasikan Peralatan Kedokteran Nuklir, Tiga di Yogyakarta

195
Narasumber Rakornas Kedokteran Nuklir menyampaikan keterangan dalam konferensi pers di sela-sela acara, Selasa (28/08/2018) di Hotel Harper Yogyakarta. (yvesta putu sastrosoenjojo/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID – Umumnya, pasien ketika diminta  diagnosis atau terapi dengan peralatan kedokteran nuklir merasa takut, kemudian lebih memilih rontgen. Dari namanya saja memang sudah membuat takut seolah-olah tergambar bom nuklir.

Padahal, penggunaan peralatan kedokteran nuklir ternyata lebih efektif untuk mengobati penyakit. Seiring perkembangan dan kebutuhan zaman kedokteran nuklir saat ini tidak lagi menjadi fobia.

Fakta tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keselamatan Radiasi pada Fasilitas Kedokteran Nuklir, Selasa (28/08/2018), di Hotel Harper Yogyakarta.

“Dulu orang memang  masih salah duga tentang kedokteran nuklir. Kita menggunakan bahan radioaktif untuk terapi dan diagnosis bukan untuk mengobati orang kecelakaan nuklir,” ungkap Prof Dr dr Husein S Kartamihardja Sp KN MH Kes dari Perhimpunan Kedokteran Nuklir Indonesia (PKNIK) kepada wartawan saat konferensi pers di sela-sela acara.

Rakornas yang dibuka Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Prof Dr Ir Jazi Eko Istianto MSc IPU itu dihadiri sejumlah narasumber yang  berkompeten di bidangnya.

Mereka adalah Dr Ir As Natio Lasman MSc dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)-Kemenristek Dikti, Prof Yohanes Sardjono dari Pusat Sains dan Teknologi Akselerator (PSTA) BATAN, Dr dr Budi Dermawan Sp Kn (K), Ir Zainal Arifin MT selaku Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif BAPETEN.

Kemudian, Prof Dr dr Husein S Kartamihardja Sp KN MH Kes dan Dr dr Basuki Sp KN dari PKNI. Hadir pula perwakilan dari PT Siemens Indonesia, PT Transmedic Indonesia dan PT GE Operations Indonesia.

Baca Juga :  Bisnis Komoditi Berjangka Semakin Prospektif

Kepala BAPETEN Prof Dr Ir Jazi Eko Istianto MSc IPU menyampaikan, saat ini terdapat 16 rumah sakit di Indonesia yang mengoperasikan peralatan kedokteran nuklir, tiga di antaranya di Yogyakarta.

Rumah sakit itu adalah RSUP Dr Kariadi, Siloam International Hospitals, PT Bhakti Husada (RS Abdi Waluyo Jakarta), RSUP Dr Hasan Sadikin, RS Kanker Dharmais, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita,RSPAD Gatot Soebroto, PT Gading Pluit Jasa Medika (RS Gading Pluit Jakarta).

Berikutnya, RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo, RSUD Dr Soetomo, RSUP H Adam Malik, RSUP Dr Sardjito, RSUD Abdul Wahab Sjahranie, PT Sanbe Prakarsa Husada (RS Santosa Bandung Hospital Kopo), Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi (PTKMR)-BATAN serta Pertamina Bina Medika (RS Pusat Pertamina Jakarta).

“Pada satu sisi perlu disyukuri, karena ini berarti terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kedokteran nuklir di Indonesia,” ungkap Jazi Eko Istianto.

Namun di sisi lain ada hal-hal yang perlu memperoleh perhatian khusus yaitu keselamatan operator alat kedokteran nuklir (pekerja radiasi), pasien (masyarakat) dan lingkungan hidup.

Menurut dia, BAPETEN sebagai lembaga pemerintah yang diberi amanah menjadi regulator bagi pemanfaatan radiasi atau tenaga nuklir di Indonesia, telah menerbitkan peraturan untuk menjamin keselamatan di fasilitas yang menggunakan kedokteran nuklir.

Baca Juga :  Ribuan Warga Siap Ikuti Aksi Bela Bangsa

Kepala Bagian Humas dan Protokol BAPETEN, Abdul Qohhar TEP, menjelaskan kedokteran nuklir merupakan cabang spesialis kedokteran yang menggunakan radiasi untuk mendiagnosis dan mengobati penyakit.

Radiasi diberikan dalam bentuk zat atau obat radioaktif yang dimasukkan tubuh pasien dengan cara diminum atau disuntikkan.

Mengenai rakornas tersebut, dia menyampaikan, kegiatan  itu diselenggarakan dengan didasari temuan meningkatnya kendala yang dihadapi pengguna kedokteran nuklir.

Kendala itu antara lain implementasi pelayanan perizinan pemanfaatan tenaga nuklir secara elektronik (Online Single Submission), perkembangan teknologi, jumlah dan distribusi dokter spesialis kedokteran nuklir masih sangat kurang terutama di daerah.

Selain itu, juga terakit dengan kesiapan pendidikan tinggi, sertifikasi, distribusi, jumlah personel untuk fisikawan medis, radiofarmasis, radiografer, perawat dan analis kesehatan.

Peserta rakornas selain dari PKNI dan instansi pengguna kedokteran nuklir, juga importer zat radioaktif kedokteran nuklir, kalangan akademisi serta instansi terkait.

“Diharapkan dengan adanya Rapat Koordinasi Nasional Kedokteran Nuklir ini dapat tercapai solusi dan kesepahaman yang saling menguntungkan serta proses bisnis menjadi lebih lancar,” ungkap Abdul Qohhar.

Komitmen BAPETEN adalah menjamin keselamatan radiasi bagi pekerja, masyarakat (termasuk pasien) dan lingkungan yang ada di fasilitas Kedokteran Nuklir. Dukungan dari seluruh pihak sangat menentukan keberhasilan pengawasan BAPETEN.

Sebagai  gambaran, Indonesia dengan penduduk hampir 300 juta jiwa saat ini baru memiliki 41 Kedokteran Nuklir yang aktif memberikan layanan terapi dan diagnosis. (sol)