Keistimewaan DIY Memasuki Masa Krisis

2088

KORANBERNAS.ID — Dana Keistimewaan (Danais) tidak bisa dipisahkan dari status Keistimewaan DIY. Banyak elemen yang terlibat dalam memperjuangan status Keistimewaan DIY hingga akhirnya pemerintah pusat menerbitkan UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Status keistimewaan DIY sudah berjalan lima tahun, namun banyak pihak menilai penggunaan Danais masih banyak persoalan dan bahkan ada yang menyebut penggunaan Danasis sebagai pelaksanaan UU Keistimewaan, tanpa konsep jelas.

Untuk mengevaluasi kebijakan penggunaan Danais selama lima tahun terakhir ini, KORANBERNAS sempat berbincang dengan Widihasto Wasana Putra, Ketua Sekretariat Bersama Keistimewaan DIY. Berikut petikan wawancaranya:

Apa yang ingin Anda katakan untuk merefleksikan lima tahun Keistimewaan DIY?

Bulan Desember lalu ada refleksi peringatan 5 tahun keistimewaan. Pejabat banyak yang hadir. Undangan ada 200, namun representasi masyarakat tidak ada 20 orang, itupun tidak mencerminkan simpul-simpul yang dulu incharge dalam perjuangan keistimewaan. Artinya pemerintah sangat menyepelekan masyarakat. Keistimewaan ini kan hasil perjuangan masyarakat. Kalau boleh menyimpulkan, kata yang tepat untuk mengilustrasikan 5 tahun keistimewaan ini adalah Keistimewaan Memasuki Masa Krisis. Salah satu alasan kenapa saya katakan ini krisis, kami selaku salah satu elemen pejuang keistimewaan, pelan-pelan disingkirkan oleh pemerintah. Mau dipek dhewe.

Dulu PNS ada tiga orang yang terlibat di lapangan untuk aksi keistimewaan Sekber. Ririn staf Tapem, Prasetyo staf Dinsos, dan Novi staf Dinas Pariwisata Bantul. Mereka bukan level pimpinan. Artinya keterlibatan mereka dalam gerakan karena keterpanggilan. Mereka kemudian membentuk kelompok kerja untuk ikut mengawal program-program keistimewaan. Tapi sekarang kelompok kerja itu dibubarkan. Dulu keberadaan mereka bisa menjadi cantholan kegiatan kawan-kawan yang masih berjalan. Sekber ini kan punya banyak sekali kegiatan yang temanya nasionalisme, kejogjaan, kebangsaan dan termasuk ngopeni masyarakat. Kalau pemerintah kan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Elemen-elemen inilah yang saban hari bergelut dengan problem masyarakat.

Kita tidak menuntut dapat bagian uang. Tapi yang penting bagaimana agenda-agenda teman-teman yang sudah membuat program, salah satunya penguatan kasultanan, kadipaten, kejogjaan, kemudian program terkait penguatan nasionalisme, Pancasila, penguatan ekonomi kemasyarakatan, bagaimana ada kepastian oleh sistem agar bisa diimplementasikan.

Kalau kita terlibat dengan by proposal, wah itu tidak menghargai proses selama ini. Mereka sekarang yang duduk di otoritas keistimewaan, saat kami berjuang, mereka belum apa-apa. Dan mungkin sampai sekarang perspektif keistimewaan masih morat marit.

Lalu, apa yang harus dilakukan untuk mengawal arah keistimewaan?

Yang bisa kami lakukan, ketika ada kesempatan formal ataupun informal, baik Sekda atau Kadinas, kita ingatkan bahwa program keistimewaan harus bisa dirasakan masyarakat. Karena kalau keistimewaan hanya dirasakan keraton, kadipaten atau pemda sendiri, ya bahaya. Nanti pasti akan timbulkan gelombang pesimis dari masyarakat yang berkelanjutan. Sekarang mulai kelihatan. Muncul memememe jogja intoleransi, persetan dengan keistimewaan. Istimewa ora istimewa, padha wae. Dan lain-lain.

Kami sering ditempuhi seperti itu. Pemerintah tidak. Karena kami inilah yang bergaul setiap hari dengan masyarakat.

Kami melihat pak Tavip gak paham dengan peta sosial. Pak Tavip mungkin perencana dan konseptor ulung, tapi peta sosial nol. Siapa yang harus dirangkul jadi teman seperjuangan, mana yang pro sultan, mana kelompok yang sebenarnya anti-keistimewaan, dan sebagainya.

Kalau ini dibiarkan kan kasihan Sultan. Ada kelompok yang masih sampai hari ini jadi sponsor gerakan Jogja Darurat Agraria yang salah satu tajuk perjuangannya menolak pembangunan NYIA, tapi kok ya masih dilibatkan. Sementara kami yang loyalis Sultan, gak terlibat.

Saya prinsipnya sederhana. Zaman pak Harto, (kita) lawan Pak Harto. Zaman SBY, (kita) lawan SBY. Lha kok mung kepala dinas. Gasruk. Nyali kita gak sebanding nek mung gempur kepala dinas. Turah wanine. Ha ha.

Sultan kok diam?

Ya mungkin beliau belum pirsa. Saya sudah minta waktu ketemu beliau untuk sampaikan persoalan ini secara langsung. Selama ini kan kami masih ewuh pekewuh. Tapi saya rasa kalau saya sampaikan di forum, beliau mestinya juga sudah pirsa.  Mereka hanya asal bapak senang. Ini harus ada dampak dan ada outcomenya.

Berarti, pelaksanaannya melenceng? Salahnya di mana?

Iya. Saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi jelas Pemda, karena Pemda yang pegang anggaran. Kue itu yang atur kan Pemda. Sekian persen untuk kebudayaan, sekian (persen untuk) pertanahan dan sekian (persen untuk) infrastruktur, itu kan pemda. Dan 2-3 tahun terakhir anggaran infrastruktur separuh lebih. Sekarang 2018 ini anggaran Rp 1 triliun. Yang Rp 500 juta lebih untuk infrastruktur. Kebudayaan hanya sekitar Rp 300-an juta.

Aneh kan? Kalau ditanya infrastruktur untuk apa, untuk pembebasan lahan di jalur lintas selatan. Pembelian heritage. Oke lah. Tapi kalau tidak ada yang mengingatkan, mereka akan suka dengan program fisik. Karena keuntungan yang mereka dapatkan lebih terukur.

Dan apakah masyarakat terlibat dalam proses politik  anggaran itu? Jawabannya adalah tidak. Semua mereka yang menentukan Tim TAPD. Kalau krisis keistimewaan itu salah mereka. Gubernur menurut saya sekarang hanya mendapatkan laporan-laporan palsu, asal bapak senang.

Satu contoh misalnya, bikin toilet internasional. Bayangkan, Rp 5,3 miliar. Satu titik dan hanya puluhan bilik. Berarti satu bilik ratusan juga. Padahal tanah tidak beli, hanya bangun thok. Ini memancing pertanyaan publik. Perlu diaudit proyek ini.

Ini juga memancing pesimisme. Kalau 5 titik okelah. Misal di depan BI, depan Pasar Beringharjo, dan lain-lain. Lha ini cuma satu titik.

Di Gunungkidul masih ada ribuan rumah tidak layak huni. Lha kok ngecehceh dhuwit untuk toilet internasional. Itu ngenes, mas. Apalagi kalau masyarakat nanti di situ kencing masih harus bayar. Ini sama dengan kompeni. Kompeni ambil pajak tanam paksa, pajak tinggi, masyarakat pakai fasilitas dari hasil pajak itu, masih bayar.

Ini terjadi karena mereka yang setiap hari ngurusi Danais itu hanya pengin gampang. Mereka tidak cukup punya wawasan. Hanya ambil gampange.

Bagaimana mekanisme masyarakat agar bisa mengakses Danais? Apa harus dengan proposal? Atau dengan top down?

Dengan proposal pun, ya kalau diperhatikan. Semua itu intinya faktor kedekatan. Artinya kalau masyarakat di pinggiran yang tidak punya akses ke atas, ya jelas tidak akan pernah tersentuh. Karena kan keistimewaan itu dua. Keistimewaan itu level provinsi, tapi kabupaten juga bisa. Celakanya pemda tingkat dua memandang keistimewaan sebagai beban. Mereka melaksanakan APBD saja ibarat sudah tidak maksimal, apalagi ketambahan ini.

Beda dengan kebudayaan. Kalau kebudayaan, tapi dulu waktu masih masa transisi, mereka ya sampai kewowogen tenan. Mereka yang biasanya hanya habiskan dana Rp 500 juta, tiba-tiba harus menjalankan dana Rp 5 miliar. Stres, mas. Akhirnya ya semua asal jalan. Waton. Paling gampang fisik, beli gamelan, beli joglo, dan lain-lain.

Lalu, baiknya bagaimana?

Menurut saya perlu dibentuk Dewan Keistimewaan, yang berisi lintas pemangku kepentingan. Masyarakat, pemerintah, termasuk juga unsur media. Di situ mereka bisa sebagai think tank atas program keistimewaan. Diadu di dewan itu, implementasinya SKPD gak masalah. Tapi selama ini dipikir sendiri SKPD. Remuk, mas. Mereka tidak tahu skala prioritas, tidak tahu peta sosial.

Coba lihat selama 5 tahun ini, apa ada program terkait dengan penguatan nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, penguatan nilai-nilai kejogjaan? Setahu saya tidak ada. Padahal itu penting. City of tolerance juga tidak ada. Harusnya ada dan kenceng. Pemerintah itu kalah pinter dengan masyarakat, tapi mereka tidak mau mengakui. Nah, di Dewan Keistimewaan inilah nantinya politik anggaran berjalan. Masyarakat dilibatkan dan lebih lebih partisipatif.

Target kami, Sekber bisa masuk di situ. Ini akan kita dorong. Target kami adalah bisa mengunci di sistem sehingga ada jaminan bahwa komunikasi dan agregasi kepentingan akan lebih aman saat sudah masuk sistem. Sustainable. Kalau hanya by proposal, begitu ganti orang, sudah beda. (eru)