Kesejahteraan Guru Perlu Dipikirkan

200
Muhtarom Asrori, angota Komisi Pembangunan dan Keuangan DPRD Kulonprogo memberikan bantuan kesekolah swasta saat melakukan reses beberapa waktu lalu. (sri widodo/koran bernas.id)

KORANBERNAS — Guru menjadi salah satu komponen terpenting dalam pendidikan. Kualitas kegiatan belajar mengajar banyak ditentukan peranan guru. Namun apakah perhatian terhadap guru ini sudah maksimal atau bagus? Jawabnya ternyata masih jauh dari harapan,  terutama terkait dengan kesejahteraan kelompok guru tertentu.

Perhatian tidak hanya bagi guru, baik guru PNS  namun juga guru non-PNS atau guru honorer. Apalagi guru honorer ada yang merupakan guru honor tetap dan tidak tetap.

Muhtarom Asrori, Anggota Komisi Keuangan dan Pembangunan DPRD Kulonprogo, kemarin, menyatakan dalam hal beban tugas semua guru sama . Mereka  beperan sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang beda dari PNS dan non-PNS pada status dan upah mereka.

“PNS memiliki standar gaji atau upah yang pasti.  Sedangkan untuk guru non-PNS upahnya tidak tentu. Guru honorer mendapat upah sesuai kemampuan daerah atau sesuai kemampuan sekolah. Dan sayangnya selama ini kemampuan tesebut belum dapat memberikan gaji guru honorer setara dengan gaji  guru PNS. Bahkan tidak jarang guru honorer menerima upah di bawah UMR,”  papar Muhtarom.

Wakil Ketua Fraksi Amanat Nasional (PAN) DPRD Kulonprogo ini menegaskan,  seharusnya pemerintah lebih memperhatikan nasib atau penghidupan guru honorer, bila konsekuen dengan amanat undang-undang dan program pembangunannya,  di mana pendidikan mendapat prioritas.

Muhtarom Asrori. (istimewa)

Dia menegaskan dalam undang-undang tentang guru dan dosen, kedua profesi ini boleh diangkat oleh pemerintah daerah. Namun undang- undang memang tidak mengharuskan guru honorer digaji sesuai UMR.  Dalam hal ini seharusnya guru honorer digaji lebih dari UMR. UMR  hanya merupakan patokan besarnya kebutuhan biaya hidup minimal di suatu daerah.

“Kami di Fraksi Amanat Nasional DPRD Kulonprogo dalam setiap kesempatan selalu mendorong agar Pemkab Kulonprogo terus berusaha meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Baik berupa upah yang layak serta hak-hak lainnya, seperti jaminan kesehatan atau lainnya,” ujar Muhtarom.

Dia menjelaskan, dalam sebuah unit sekolah guru PNS serta guru honorer menjadi satu. Dalam satu unit kerja yang anggotanya memiliki beban tugas yang sama namun ada kesenjangan pendapatan atau upah,  maka  hasil kerja unit ini tidak akan dapat maksimal.

Muhtarom berharap Pemkab Kulonprogo melakukan pemetaan guru-guru honorer lengkap dengan data tingkat kesejahteraan mereka. Kemudian dapat dirumuskan cara dan berapa dana yang diperlukan guna mengatasi kesenjangan kesejahteraan guru PNS dengan guru honorer.

“Kami Fraksi Amanat Nasional DPRD Kulonprogo akan terus mengawal persoalan ini hingga terjadi keseimbangan,”  tambah Muhtarom Asrori. (yve)

(Tulisan ini juga dimuat di Koran Bernas cetak edisi 14/2018, 11 – 26 April 2018)