Ketua Jadi Tersangka, Pemuda Pancasila Tegaskan Antikomunis

1751
Massa Pemuda Pancasila (PP) berangkat dari markas MPC PP Bantul, Cepit menuju Pengadilan Tinggi (PT) DIY, Selasa (16/1/2018) terkait pelimpahan berkas Ketua MPC PP Bantul, Doni Abdul Ghani yang sudah lengkap ke PT DIY sebagai tersangka kasus pameran wiji tukul di Pusham UII Banguntapan maret silam . (sari wijaya/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Ketua Majelis Pertimbangan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Doni Abdul Ghani dijadikan tersangka dengan sangkaan perbuatan tidak menyenangkan ketika PP Bantul menanyakan ijin pameran lukisan penyair Wiji Tukul di Kantor Pusham UII Banguntapan Maret 2017 silam.

Hal itu berlanjut dengan pihak Pusham UII melaporkan kasus itu ke Polda DIY. Berkas penyidikan oleh Polda DIY dinyatakan telah lengkap (P21) dan dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi (PT) DIY, Selasa (16/01/2018).

Untuk melihat secara langsung pelimpahan berkas tersebut ratusan massa PP Bantul bersama Doni Abdul Ghani mendatangi PT DIY. Mereka berangkat dari markas MPC di Cepit dengan menggunakan kendaraan baik roda dua ataupun roda empat serta mendapatkan pengawalan dari Polres Bantul. Selain massa PP juga ada massa dari Front Anti Komunis Indonesia (FAKI), FKPPI, serta Kokam Syaidina Ali.

“Sikap kami sudah jelas, kami anti paham komunisme maupun komunisme bentuk baru. Kala itu kami datang ke lokasi pameran setelah sebelumnya datang ke Polsek Banguntapan dan menanyakan ijin. Ketika diketahui tidak ada ijinya maka kami bergerak ke lokasi pameran. Kami tidak melakukan perusakan di lokasi, hanya menanyakan saja soal pemeran tersebut kepada penyelenggara,” kata Doni kepada wartawan sebelum berangkat ke PT DIY.

Namun ternyata tindakan yang dilakukan oleh MPC Pemuda Pancasila Bantul kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian dan diproses di Polda DIY. Hingga akhirnya sejak juni 2017 lalu, Doni ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 335 yani perbuatan tidak menyenangkan. Sedangkan sangkaan pasal lain yani 170 KUHP (kekerasan terhadap orang lain), 365 KUHP (pencurian) dan 406 KUHP (perusakan) tidak menjangkau dalam kasus ini.

“Perbuatan tidak menyenangkan ini adalah pasal karet. Karena kriteria perbuatan tidak menyenangkan itu relatif,” katanya. Namun demikian Doni siap untuk menghadapi tuntutan tersebut dan telah menunjuk pengacara Budi Santoso SH

Sementara Budi mengatakan telah menyiapkan bukti-bukti bahwa klienya tidak melakukan kesalahan ketika menanyakan ijin di lokasi pameran tersebut.

“Kami sudah ada rekaman CCTV dan bukti-bulti yang akan kami bawa ke pengadilan nantinya,” ujarnya.

Selain itu pihak MPC PP Bantul siap untuk melakukan gugatan balik ke Pusham UII. (yve)