Klaten Tak Punya Kawasan Industri

159

KORANBERNAS.ID — Kabupaten Klaten merupakan daerah industri, perdagangan dan pertanian yang memiliki potensi sumber daya UMKM yang besar. Industri hasil pertanian dan kehutanan, industri logam kimia dan aneka serta usaha-usaha perdagangan dan jasa tumbuh pesat.

Meski tercatat sebagai daerah industri namun daerah yang memiliki luas 655,56 km persegi atau 2,014 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah ini belum memiliki kawasan industri atau KI.

Daerah yang terdiri dari 26 kecamatan dan 401 desa/kelurahan ini hanya memiliki kawasan peruntukan industri (KPI).

Kebijakan KPI Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten 2011-2031 membagi wilayah Kabupaten Klaten dalam Industri Besar di Kecamatan Ceper dengan luas 342 hektar, Kecamatan Pedan 147 hektar dan Kecamatan Prambanan 127 hektar.

Sedangkan Industri Menengah di Kecamatan Klaten Tengah dan Klaten Utara 71 hektar, Kecamatan Karanganom 22 hektar, Kecamatan Delanggu 51 hektar dan Kecamatan Jogonalan 56 hektar.

Industri Kecil dan Mikro meliputi pengecoran logam di Kecamatan Ceper, Industri Pandai Besi di Kecamatan Delanggu, Jatinom, Karanganom, Manisrenggo dan Polanharjo.

Industri Tenun Bukan Mesin (ATBM) berada di Kecamatan Bayat, Cawas, Juwiring, Karangdowo dan Pedan.

Sedangkan industri Konveksi di Kecamatan Ceper, Kalikotes, Klaten Selatan, Ngawen, Pedan dan Wedi.

Kemudian, industri genteng di Kecamatan Ceper, Kalikotes, Karanganom, Klaten Selatan, Ngawen dan Wonosari.

Baca Juga :  Tak Cukup Tanam Pisang, Warga  juga Pasang Bendera Putih

Sementara industri furniture/mebel berada di Kecamatan Cawas, Juwiring, Karangdowo, Klaten Utara, Ngawen, Trucuk dan Wonosari.

Industri Gerabah/keramik di Kecamatan Bayat, Wedi dan Wonosari. Industri pengolahan tembakau di Kecamatan Gantiwarno, Manisrenggo, Kebonarum, Trucuk dan Wedi.

Industri Soun di Kecamatan Tulung dan Ngawen dan Industri makanan kecil di Kecamatan Jogonalan dan Polanharjo.

Sedangkan 11 kluster industri berdasarkan SK Kepala Bappeda Kabupaten Klaten Nomor 050/08/09/2012 tanggal 26 Januari 2012 meliputi kluster lurik, kluster batik, kluster keramik/gerabah, kluster makanan olahan, kluster lereng Merapi, kluster minapolitan, kluster logam, kluster mebel, kluster konveksi, kluster desa wisata dan kluster handycraft.

Direktur Pengembangan Wilayah Industri III Kementerian Perindustrian, Sri Yunianti, pada Focus Group Discussion (FGD) Fasilitasi Review Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kabupaten Klaten di aula RM Merapi Resto Jalan Merapi Klaten mengatakan, KPI menjadi penting sebagai lokasi yang jelas atau clear bagi investor.

“Jika mau dikembangkan karena lokasi menyebar tentu akan mempengaruhi kondisi infrastruktur yang ada,” katanya.

FGD dihadiri pelaku industri, Kepala Dinas Perindustrian an Tenaga Kerja Drs Sartiyasto, Sekretaris Dinas Perhubungan Sudiyarsono, perwakilan Kecamatan Prambanan, perwakilan Bappeda, perwakilan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Atap, Badan Pertanahan Nasional, Undip Semarang dan PT Rahmandika Konsultan.

Sekretaris Dinas Perhubungan Sudiyarsono menjelaskan infrastruktur di sekitar KPI Klaten rata-rata jalan kelas III atau jalan kabupaten.

Baca Juga :  Ada Hadiah Cokelat untuk Pelajar

Kendaraan yang direkomendasikan boleh melintas adalah colt diesel dengan kriteria panjang 9 meter, lebar 2,1 meter dengan tonase terberat 8 ton. Kenyataannya kendaraan yang lewat lebih dari itu.

“Ada tronton dan truk kontainer. Di KPI Serenan Juwiring dan KPI Polanharjo ada pabrik Aqua. Kontainer dan tronton banyak yang lewat,” jelasnya.

Ketidaksesuaian kelas jalan dengan truk yang melintas di KPI mengakibatkan ruas jalan rusak. Dishub Klaten memberikan saran penetapan kelas jalan di KPI berdasarkan SK Bupati.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Klaten Drs Sartiyasto mengatakan rencana strategis pengembangan industri di Kabupaten Klaten dihadapkan pada satu tantangan terutama banyaknya IKM dan UMKM dan lokasi Kabupaten Klaten yang berada di antara dua kota besar yakni Yogyakarta dan Solo.

“IKM ada 33 ribu pelaku usaha dan UMKM 52 ribuan. Sebagian besar industri kecil menengah terbagi 11 kluster. Tantangannya produk unggulan lokal belum berkembang, rendahnya daya saing produk, terbatasnya informasi dan managemen sederhana,” jelas mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) itu.

Tujuan FGD untuk meninjau kembali pengembangan KPI di Jawa Tengah dan Bali untuk pembangunan Kawasan Idustri (KI) dan sentra IKM.

Hasil diskusi bisa digunakan sebagai rekomendasi dan pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan KPI di masing-masing daerah. (sol)