Konservasi Hutan, Pemerintah Rehabilitasi 29.000 Ha lahan

34
Ir Joko Widodo memukul ketongan tanda pembukaan Pameran Usaha Tani (Pusaka) Kelompok Pemangku Hutan (KPH) tingkat nasional dan pameran usaha kehutanan di Pinus Asri, Mangunan, Dlingo, Bantul, Jumat (28/09/2018). (sari wijaya/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Menteri Lingkungan Hidup (LH) dan Kehutanan  Republik Indonesia, DR Siti Nurbaya Bahar mengatakan pada tahun 2018 ini pemerintah merehabilitasi 29.000 hektar dengan melibatkan  masyarakat. Menurut catatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setidaknya program tersebut mampu menyerap 151.400  orang tenaga kerja.

“Dalam program konservasi ini menggunakan sistem padat karya sehingga ada pelibatan masyarakat secara luas,” kata Siti saat memberikan laporan pada acara Pameran Usaha Tani (Pusaka ) Kelompok Pemangku Hutan (KPH) tingkat nasional dan pameran usaha kehutanan di Pinusasri,Desa Mangunan, Dlingo,  Bantu, Jumat (28/09/2018).

Hadir dalam keempatan tersebut,Presiden RI Ir Joko Widodo, Mensesneg Ir Pratikno dan jajaran kabinet kerja,Gubernur DIY Sri Sultan HB X ,jajaran Forkominda DIY dan pejabat lain  serta ribuan warga baik pelaku usaha dan pekerja sektor kehutanan maupun masyarakat sekitar Mangunan.

Baca Juga :  Kacamata Gratis untuk Veteran

Rehabilitasi ini, lanjut Siti akan terus dilakukan pada tahun 2019 dengan target 10 kali lipat dari rehabilitasi yang pernah dilakukan.  Tentunya akan semakin banyak pula tenaga kerja  maupun masyarakat dan kelompok tani yang akan terlibat. Dengan demikian mendukung penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat.

“Paling tidak nanti sektor kehutanan dan olahan hutan selain kayu mampu menyerap 510.00 tenaga kerja,” tandasnya.

Selain itu pengembangan kesejahteraan masyarakat bisa juga melalui pengelolaan hutan rakyat yang kini ada 54  titik serta 510  titik  suaka alam.

Presiden R, Joko Widodo (sari wijaya/koranbernas.id)

Sementara itu Presiden Joko Widodo mengatakan hutan hendaknya bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Misalnya saja dengan pengembangan hasil hutan selain kayu. Seperti budidaya lebah madu maupun budidaya ulat sutra,gondorukem (olahan sadapan getah,red) maupun olahan kayu putih,” katanya.

Baca Juga :  Jogja Darurat "Ledek Munyuk"

Dengan demikian keberadaan hutan menjadikan masyarakat yang tinggal di sekitarnya sejahtera. Sebab sudah semestinya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan itu harus sejahtera.

“Dan perusahaan pengelola hutan harus melibatkan masyarakat dalam pengelola hutan tadi,” kata Jokowi yang kemudian sempat berbincang langsung dengan perwakilan petani ulat sutra Bantul, perusahana  yang fokus pengembangan madu hutan asal Sumatera Selatan dan perusahaan pengolahan kayu yang melakukan penanaman pohon melibatkan masyarakat di Jawa Timur. (yve)