Konsinyasi Selesai, Pimpro Bandara Potong Kucirnya

205
Pimpro Pembangunan NYIA,  Sujiastono, memotong kucirnya, Senin (19/03/2018), setelah PN Wates memutuskan selesainya perkara konsinyasi lahan bandara. (sri widodo/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Pembangunan NYIA  (New Yogyakarta International Airport) agaknya segera dikebut. Ini karena sudah tidak ada lagi hambatan menyusul selesainya proses pembebasan tanah melalui sidang konsinyasi di pengadilan.

Konsinyasi itulah yang selama ini dianggap sebagai kendala pembangunan bandara yang dijanjikan oleh Menteri Perhubungan mulai berfungsi April 2019.

Senin (19/03/2018), semua perkara sidang konsinyasi di Pengadilan Negeri (PN) Wates selesai seluruhnya. Sidang terakhir kali ini dengan agenda putusan atas 14 perkara konsinyasi ganti rugi lahan milik warga yang masih tersisa. Berdasarkan putusan PN Wates maka lahan tersebut dikuasai negara secara legal.

“PN Wates telah menyelesaikan 284 perkara. Enam perkara diregister pada 2016, 250 perkara teregister pada 2017 dan 22 perkara didaftarkan pada 2018,” kata Nur Kholida Dwiwati, Humas PN Wates.

Dia menegaskan seluruhnya sudah selesai. “Putusan dan perkara konsinyasi lahan bandara yang kami tangani telah tuntas sepenuhnya,” kata Nur Kholida.

Ke-14 perkara konsinyasi yang baru saja diputus PN Wates itu juga mencakup 11 bidang tanah milik warga penolak bandara dari Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo (PWPP-KP).

Baca Juga :  Jaga Desa Supaya Tidak Jadi Medan Tempur Ekonomi dan Politik

Adapun dari total 37 bidang tanah milik warga penolak bandara, 26 bidang di antaranya telah menjalani penetapan konsinyasi terlebih dulu.

Sedangkan total lahan yang dikonsinyasi mencapai jumlah 347 bidang lahan. Dalam perjalannnya ada yang mengundurkan diri atau minta dibayar langsung sebanyak 24 bidang.

Dengan ditetapkannya putusan konsinyasi ganti rugi lahan, status lahan beralih menjadi milik negara yang diperuntukkan bagi pembangunan bandara oleh PT Angkasa Pura I.

Pengosongan lahan

BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ini secara hukum memiliki hak penuh atas pengelolaan lahan tersebut dan menggunakannya untuk pembangunan bandara. Termasuk, berwenang melakukan eksekusi pengosongan lahan.

Menurut Nur Kholida, putusan pengadaan lahan bagi kepentingan umum berbeda dengan sengketa lahan biasa. Pada perkara PT AP ini, PN Wates tidak campur tangan urusan pengosongan lahan.

PN Wates hanya mengeluarkan putusan dan memproses pencairan dana ganti ruginya. Sedangkan eksekusi lahan tetap menjadi ranah PT AP I.

Baca Juga :  Dengan Cara Ini Pelaku UMKM Jadi Tangguh

“Kami tidak mengeluarkan perintah eksekusi lahan, itu dijalankan AP I selaku pemohon atas lahan tersebut dengan berpegang pada hasil penetapan majelis hakim. Tapi, semestinya ada prosedur peringatan dulu. Mengeluarkan orang (dari lahan) kan tidak mudah. Lihat hati nurani juga,” kata Nur Kholida.

Meski sengketa lahan bandara dengan warga secara hukum selesai,  namun  PN Wates saat ini juga baru saja menerima registrasi perkara konsinyasi untuk empat bidang tanah wakaf dan segera masuk proses penawaran konsinyasi.

Tiga di antaranya berupa tanah dengan bangunan masjid dan sisanya berupa tanah wakaf dalam bentuk lahan pertanian.

Menurut Kholida, proses konsinyasi dipastikan cukup cepat dan bisa selesai akhir Maret ini, karena tidak ada upaya penolakan seperti halnya terjadi pada tanah berstatus milik warga pribadi.

Begitu sudah ada keputusan final, Pimpro Pembangunan NYIA, Sujiastono langsung melakukan potong kucir di rambutnya bagian belakang. Selama proses konsinyasi dia sepertinya sengaja membiarkan rambutnya dikucir. (sol)