Korupsi Terjadi karena Tidak Paham Aturan

185

KORANBERNAS.ID – Perbuatan korupsi tidak hanya disengaja. Ternyata, karena tidak ketidaktahuan serta tidak memahami aturan menyebabkan seseorang bisa disebut melakukan tindakan korupsi. Untuk itulah, pejabat perlu memahami peraturan.

“Kita tidak menghendaki karena ketidaktahuan kita. Tindakan atau keputusan yang kita ambil ternyata merupakan pelanggaran hukum,” kata Sri Purnomo, Bupati Sleman, Senin (18/12/2017).

Tatkala membuka acara Sosialisasi Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BKPP, di hadapan 75 orang peserta terdiri Kepala SKPD, auditor dan P2UPP di lingkungan Pemkab Sleman,  dia berharap masyarakat memberikan kenyamanan dan kesan yang baik.

Sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Kegiatan ini juga merupakan upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang gratifikasi, sekaligus upaya preventif terhadap kemungkinan pelaku tindak pidana  korupsi.

Sosialisasi Gratifikiasi oleh KPK sejalan dengan komitmen Pemkab Sleman mewujudkan pemerintahan yang baik. Saat ini, Pemkab Sleman merevisi Peraturan Bupati Sleman Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi untuk disesuaikan dengan Surat KPK No, B.1341/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 perihal Pedoman dan Batasan Gratifikasi.

Menurut Sri Purnomo, Sleman juga telah menerbitkan SK Bupati Nomor 1.23/ Kep.KDH/A/2017 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Sleman, sebagai dasar pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, sarana-prasarana dan satuan kerja yang ada di wilayah Sleman.

Diterbitkan pula SK Bupati Nomor4.3/Kep.KDH/A/2017 tentang Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Sleman.

Bupati berharap pemahaman yang benar tentang gratifikasi dan pengamalan yang nyata untuk tidak menerima gratifikasi, merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi.

“Dengan adanya sosialisasi tersebut kita semua menjadi lebih paham dan lebih siap menjalankan tugas dan tanggung-jawab kita sebagai pejabat dan ASN (Aparatur Sipil Negara).

“Dengan demikian kita dapat melangkah secara lebih mantap seiring dengan upaya pemerintah pusat mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dari KKN,” tambah Sri Purnomo.

Dari hasil sosialisasi gratifikasi ini, ASN Pemkab Sleman akan menjadi aparatur yang bersih, amanah, jujur dan profesional. ASN di lingkungan Pemkab Sleman hendaknya dapat bersikap tegas dalam membedakan mana pemberian yang berhubungan dengan jabatannya dengan pemberian yang wajar sebagai konsekuensi hidup bermasyarakat dan sosial.

Pelaksana Inspektorat Kabupaten Sleman, Suyono SH Mhum, melaporkan tujuan sosialisasi tersebut untuk memberikan pemahaman kepada pejabat struktural maupun fungsional berkaitan dengan gratifikasi, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Adapun narasumber Sugiarto, Fungsional Gratifikasi Madya KPK. (sol)